DPRD Barito Selatan bersama TAPD Kebut Bahas Program SOPD
Kalangan DPRD Barito Selatan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas program masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
Tag
Kalangan DPRD Barito Selatan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas program masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotawaringin Timur, Halikinnor diminta untuk profesional. Salah satunya agar tidak menyisakan tunggakan tugas, terutama dalam bidang anggaran.
Tentu hal ini sangat ironi, karena mereka sebagai anggota dewan saat itu ingin juga mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran dan realisasi di lapangan terhadap masyarakat
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau RAPBDP 2019 Barito Selatan terancam gagal, karena deadlock.
DPRD Kotawaringin Timur berharap agar KUA PPAS Perubahan 2019 bisa segera dibahas sehingga dalam penggunaan anggarannya tidak mengalami kendala.
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD perubahan Tahun 2019 batal dibahas.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyiapkan draft Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA).
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin saat ini pihaknya bersama DPRD telah melakukan penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Perubahan 2019.
DPRD Kabupaten Kapuas meminta Pemkab Kapuas melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD melakukan rasionalisasi anggaran pada APBD Perubahan tahun 2019.
DPRD Kabupaten Kapuas rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas gambaran arah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2019, Senin sore, 22 Juli 2019.
Skala prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 ada pada sektor pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum dengan masalah jalan yang rusak.
DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten Gunung Mas membahas Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gumas 2019, Senin (12/11/2018).
Ada waktu sekitar 10 hari ke depan untuk mencari solusi penganggaran untuk kampus yang selama ini dibiayai oleh pemerintah ini.
Anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur disinyalir tergerus untuk membiayai program pembangunan tahun jamak atau multiyears.
Penundaan itu karena tidak jelasnya masalah Akper sehingga rapat kompilasi dibatalkan.
Awalnya pembahasan itu direncanakan bulan Oktober namun karena masih banyaknya agenda DPRD yang harus dituntaskan sehingga molor ke bulan berikutnya.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) HM Jhon Krisli berpesan kepada sejumlah kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang baru saja menjabat segera menyesuaikan diri karena tak lama lagi akan ada pembahasan anggaran/
Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotim kembali mengusulkan tambahan anggaran pada APBD Perubahan 2018 untuk pembebasan lahan sekitar Rp1,5 miliar untuk lokasi proyek multiyears.
Tim anggaran pemko selalu lambat dalam menyajikan dokumen kepada DPRD, sehingga mempengaruhi keterlambatan dalam pembasan APBD
Dirinya menyampaikan teguran itu dalam forum yang dihadiri Wali Kota Palangka Raya- agar dapat diketahui bersama. Serta, Wali Kota juga dapat membantu mengingatkan ASN yang bertugas.