Pemerintah Desa Harus Mampu Dongkrak PADes
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, M Khozaini meminta agar pemerintah desa mampu mendongkrak pendapatan asli desa (PADes).
Tag
#Pemerintah Desa
DPRD Kapuas Agendakan Audiensi dengan Asosiasi Pemerintah Desa
DPRD Kapuas akan menjadwalkan atau mengagendakan audiensi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kapuas.
Babinsa 1011-03 Anjir Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Tata Lingkungan Cegah Banjir
Babinsa 1011-03 Anjir, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Sertu Fadillah, berkoordinasikan dengan pemerintahan desa terkait penataan lingkungan untuk mencegah bencana banjir menjelang musim hujan.
Wakil Bupati Barito Timur Ajak Masyarakat dan Pemerintah Desa Konsisten Dalam Pembangunan
Wakil Bupati Barito Timur, Habib Said Abdul Saleh, mengajak pemerintah desa dan masyarakat untuk tetap konsisten dalam pembangunan. Yakni melalui partisipasi aktif melaksanakan program, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
Bupati Gunung Mas Hadiri Syukuran Pemerintah Desa Tumbang Tariak
Bupati Gunung Mas, Jaya S Monong menghadiri syukuran Pemerintah Desa Tumbang Tariak, di halaman Balai Pertemuan Sangking Penyang, Jumat, 6 September 2019.
Pemerintah Desa Luwe Hulu Manfaatkan Dana Desa Bangun Gedung Serba Guna
Pemerintah Desa Luwa Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utaram, memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk pembangunan gedung serba guna.
Pemerintah Desa Lampeong II Terancam tidak Bisa Menyerap Anggaran dari Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah Desa Lampeong II, Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara, terancam tidak bisa menyerap anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ini Tujuan Penyusunan Rancangan RKPDes
Penyusunan Rancangan RKPDesa bertujuan sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
DPMD Gunung Mas Ingatkan Desa Susun RKPDes
DPMD Kabupaten Gunung Mas mengingatkan pemerintah desa agar menyusun rencana kerja pemerintah desa untuk tahun 2020.
Surat Pemberhentian Sekdes Narui Dinilai Salahi Aturan
Kepala Desa Narui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya melampirkan surat pemberhentian Sekretaris Desa. Namun, surat itu dianggap menyalahi aturan.
Pemerintah Desa dan Kelurahan Diminta Jalankan Program Padat Karya
Program padat karya tunai ini untuk memberdayakan masyarakat setempat khususnya yang kurang mampu dan marginal.
133 Aparatur Desa di Kecamatan Kapuas Murung Dilantik
Sebanyak 133 aparatur desa di Kecamatan Kapuas Murung dilantik. Adapun pengambilan sumpah/janji jabatan dipimpin Plt Camat Kapuas Murung, Ahmad M Saribi, di kantor Desa Palingkau Asri (SP2), Senin (1/4/2019).
Desa Sebangau Mulya Minta Pendampingan TP4D Kejari Pulang Pisau
Melalui pendampingan TP4D tersebut, potensi terhadap tindakan pelanggaran dan penyalahgunaan anggaran dapat dicegah dan diantisipasi sejak dini. Sehingga program kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan sasaran, serta tertib administrasi maupun anggaran.
Aparatur Tingkat Kecamatan dan Desa Bisa Dibina Lebih Baik Lagi
Aparat kecamatan dan desa diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
Wabup Barito Utara Hadiri Rakor Pemdes dan BPD Kecamatan Gunung Timang
Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis dengan kepala desa. BPD sebagai wakil-wakil masyarakat desa sebagai lembaga legislatif.
Pemkab Barito Utara Gelar Muscab Apdesi Perdana
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) menggelar musyawarah cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Selasa (15/1/2019).
Pemerintah Pusat Sediakan Tenaga Pendamping Bagi Pemerintah Desa
Untuk memastikan perencanaan yang baik, pemerintah pusat menyediakan tenaga pendamping lokal desa, pendamping desa, dan tenaga ahli sesuai bidangnya.
Pemerintah Desa di Barito Timur Diingatkan Galakkan Ekonomi Kerakyatan
Program pemerintah desa juga harus selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Yakni, terwujudnya Bartim Sehat, Cerdas dan Sejahterc melalui Pemerintahan yang Amanah.
Koordinasi Antardesa Perlu Dilakukan
Saat ini sudah ada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Melalui organisasi inilah pemerintah desa bisa menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah melalui SOPD terkait.
Pemerintah Desa Harus Cepat Lakukan Penataan SOTK
Sejumlah desa sudah melakukan penataan SOTK pemerintahan desa yang baru. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 83 Tahun 2014 tentang SOTK Pemerintah Desa.