Tag
Bupati Barito Utara H Nadalsyah mengharapkan dengan terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indoensia (Apdesi) Kabupaten Barito Utara periode 2019-2024 berkontribusi dalam memberikan manfaat bagi pemerintah desa.
Dana desa itu ibarat dua mata pisau bisa menyelamatkan dan membinasakan. Apabila, dana desa itu dikelola dengan baik maka akan membawa kepada kesejahteraan kepada masyarakat.
Kepala Biro Pemerintah Provinsi Kalteng, Ahmad Husein, mengatakan, kegiatan ini sebagai media yang efektif sebagai sinegritas meningkatkan kualitas data LPPD.
APDESI ini nantinya akan menjadi wadah bagi para kepala desa dalam bersilaturahim, bertukar pikiran dan informasi-informasi demi kemajuan pembangunan desa dan Kabupaten Batara pada umumnya.
Pada 2018, Pemkab Kotim telah menyalurkan Rp1.037.517.921 alokasi dana desa (ADD), dan Rp 129.483.060.000 dana desa (DD) kepada 168 desa di Kotim.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas Zulkarnaen mengatakan roda pemerintahan yang ada di desa harus berjalan terus dengan maksimal, terutama dalam hal pelayanan terhadap masyarakat juga perlu diperhatikan, selain menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan.
Bupati Murung Raya Perdie meminta agar roda pemerintahan di tingkat desa harus benar-benar dijalankan secara optimal.
Selain menata administrasi pemerintah desa, bupati juga mengatakan, pemerintahan desa di harapkan selalu menggali informasi dengan cara melihat kemajuan di desa lain di luar daerah.
Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo menyebutkan berdasarkan Undang-Undang Desa dan peraturan, pemerintah desa semakin kuat, maka dari itu desa harus mampu mandiri.
Semakin banyak desa yang dilaporkan terkait penyalahgunaan dana desa. Jika ingin aman, desa harus tertib administrasi.
20 persen tersebut hasil dari pendampingan BPK saat melakukan pemeriksaan. Dengan mengambil sampel 10 desa secara acak dari 101 desa, hanya 4 desa yang benar-benar tertib administrasi.
Bursa Inovasi Desa (BID) itu untuk pertama kalinya digelar di Kabupaten Kapuas. Dan rencananya akan dibuka langsung Bupati Ben Brahim S Bahat.
Salah satunya, agar kades maupun BPD melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab, sesuai dengan peraturan undang-undang.
"Dengan penghargaan kepada tiga desa tersebut, kami harapkan memotivasi pemerintahan desa lainnya agar lebih meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak," kata Kepala KP2KP Sukamara, Teguh Listyo.
Salah satunya, kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan untuk pengelolaan dana desa terhadap aplikasi sistem keuangan desa.
Sebanyak 168 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur tentunya memiliki potensi wilayah masih-masing yang bisa untuk dikembangkan. Namum sayang selama ini masih sedikit desa yang melakukan itu.
Ada enam hal yang harus diperhatikan dalam penyelengaraan pemerintah desa.
Peningakatan SDM perangkat desa dilakukan dengan cara memberikan bimbingan teknis
Ahmad Dirman juga meminta agar dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD) 2018 ini, benar-benar memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jangan sampai pembangunan desa hanya melalui pemikiran kepala desanya saja, karena semangat lahirnya undang-undang desa ini untuk percepatan pembangunan di tingkat desa yang selama ini tidak diperhatikan dengan baik.
