Tag
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Kotawaringin Barat, tengah berupaya meningkatkan perekonomian pelaku UMKM dengan membentuk suatu produk hukum berupa peraturan bupati.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), akan melakukan revisi terhadap Perbup terkait Pelanggar Protokol kesehatan Covid-19. Terutama dari segi sanksi yang diberikan.?
Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Kapuas Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan akan digencarkan.
Tim gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri terus menyosialisasikan Peraturan Bupati nomor 73 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan?pencegahan covid-19.
Peraturan Bupati (Perbup) terkait Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) saat ini sudah ditandatangani?Bupati Kotim,?Supian Hadi.?
Pemerintah Kecamatan Arut Selatan (Arsel) siap menerapkan Peraturan Bupati Kobar tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan, guna menekan angka penyebaran covid-19.
Ketua DPRD Kotawaringin Barat, Rusdi Gozali menyarankan agar dilakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan Perbup Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan.
Peraturan Bupati (perbub) terkait sanksi bagi masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan saat ini masih di bahas oleh Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara akan memberlakukan sanksi bagi seluruh masyarakat apabila melanggar Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru.
Bupati Sukamara, Windu Subagio mengatakan pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap keselamatan masyarakat.?Salah satunya menjaga masyarakat dari covid-19.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara?membahas rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru, Selasa, 18 Agustus 2020.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara menunda pembahasan draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tatanan Baru atau New Normal.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)?tengah menggodok peraturan bupati (perbup)?terkait tananan hidup baru atau new normal di tengah pandemi covid-19.
Tujuan ditetapkannya peraturan bupati untuk memberikan kepastian hukum dalam mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa
Setelah ini akan dilaksanakan bimtek yang diikuti aparat desa terkait pembuatan peraturan desa dan yang tidak termuat dalam Perdes akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala desa
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Djainuddin Noor membuka kegiatan workshop terkait penyusunan rancangan peraturan Bupati Seruyan tentang Standart Pertanggungjawaban Belanja, Selasa, 14 Januari 2020.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 37 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas menggelar sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tetang Iuran Anggota Korpri. Sosialisasi berlangsung di Gedung Tanpung Penyang, Kuala Kurun, Rabu, 16 Oktober 2019.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus melakukan rapat pembahasan tentang Peraturan Bupati (Perbub) tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Rabu 24 Juli 2019 di Aula Rapat Bupati setempat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat membahas Rancangan Peraturan Bupati (Perbub) mengenai mekanisme dana hibah dan bantuan sosial, Rabu (28/11/2018).
