Tag
"Seorang pengemudi ojek online kehilangan penghasilannya hanya karena satu notifikasi aplikasi. Ia tidak dipecat manusia, tetapi dihentikan oleh algoritma. Negara dan perusahaan platform perlu mengakui keberadaan kelompok DVC itu serta merancang sistem perlindungan sosial yang sesuai dengan risiko yang muncul akibat penggunaan algoritma,"
BORNEONEWS, Jakarta - Pemerintah bakal menggelontorkan dana senilai Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)…
Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan pada Selasa, 2 Januari 2024, menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu.
Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Shopie Ariany menyatakan perempuan dan anak harus mendapat tempat yang layak dalam kehidupan sosial dan budaya.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyampaikan langkah yang dilakukan untuk menekan inflasi. Yakni dengan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen.
Salah satu prasyarat utama dalam transformasi data perlindungan sosial yaitu Registrasi Sosial Ekonomi bagi seluruh penduduk Indonesia.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kalteng, Katma F Dirun mengatakan, perlindungan sosial merupakan strategi kebijakan pemerintah dalam rangka memerangi kemiskinan.
Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan Adriyanto meminta pemerintah daerah mengalokasikan Dana Transfer Umum (DTU) untuk perlindungan sosial.
Saat ini, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sudah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) yang dianggap pro terhadap nasib para pekerja sektor informal atau orang yang bekerja tanpa relasi kerja, tidak ada perjanjian yang mengatur elemen kerja, upah dan kekuasaan.
Peneliti ekonomi Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto mengatakan perlu adanya sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap perubahan dan inklusif terhadap semua kelompok untuk menghadapi disrupsi seperti pandemi.
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk program perlindungan sosial di tengah perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-4.
Pemerintah memastikan adanya penambahan dana perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp33,98 triliun dari Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun.
Pelaksanaan program perlindungan sosial telah berjalan dengan baik
Salah satunya yang paling dikenal masyarakat adalah beras untuk orang miskin atau Raskin
