Tag
Penasihat hukum (PH) enam tersangka kasus korupsi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), mengaku kecewa dengan putusan majelis yang menolak seluruh permohonan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Selasa, 17 Desember 2019.
Majelis hakim menolak praperadilan yang dilayangkan 6 tersangka kasus tindak pidana korupsi dana konsumsi dan akomodasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Selasa 17 Desember 2019.
Sidang perdana yang digelar hari ini beragendakan pembacaan permohonan praperadilan, namun pihak termohon KPK tidak hadir dalam sidang
Kuasa hukum tersangka kasus korupsi dana konsumsi dan akomodasi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah, Antonius berencana mengajukan praperadilan.
Hakim Tunggal Elfian membeberkan alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ditolak seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan atas gugatan praperadilan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Mempora) Imam Nahrawi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa 12 November 2019. Imam menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dana hibah kepada Komite
Bidang Hukum Polda Kalteng AKP Tugiyo mengatakan jawaban menolak permohonan Norlita oleh tim penyidik lantaran apa yang telah disampaikan pemohon telah masuk dalam materi
Dalam kasusnya, Norlita Febriani mengajukan gugatan tentang dugaan tindak pidana fitnah dan kesaksian palsu terhadap Maria Adelheid Ensia, Mariaty A. Sangkai, Vina Agustina, dan Magiskar
Kasus pencurian di Kecamatan Kapuas Hulu akan berlanjut. Setelah sebelumnya salah satu tersangka bernama Brueri alias Iwit mengajukan praperadilan namun ditolak pengadilan.
Sementara itu kuasa hukum 4 ASN Kobar, Rahmadi G Lentam menghormati keputusan majelis hakim, meskj putusannya sangat mengecewakan
etelah dinyatakan bebas dan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung atas kasus sengketa lahan, empat ASN asal Kabupaten Kobar melalui kuasa hukumnya mengajukan praperadilan terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum (Krimum) Polda Kalimantan Tengah dan Kejasaan Negeri Pangkalan Bun.
Setelah menang atas gugatan praperadilan Basuki Purwadono, tersangka pengadaan tanah oleh Pemkab Kotawaringin Timur di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, penyidik mempersiapkan sejumlah langkah selanjutnya.
Hakim Dony Prianto menjabarkan pertimbangannya dalam putusan praperadilan yang diajukan tersangka Basuki Purwadono. Salah satunya soal keterangan ahli pakar hukum pidana Prof. Dr Mudzakir SH, MH yang dihadirkan Basuki.
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur kembali menang dalam gugatan praperadilan. Setelah kini dipraperadilankan oleh tersangka Basuki Purwadono.
Sidang praperadilan yang dilayangkan Basuki Purwadono kepada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur digelar. Sebelum dijatuhkan putusan, hakim Dony Prianto membacakan pertimbangannya. Di antaranya soal alat bukti yang diajukan pemohon.
Kasus praperadilan yang dilayangkan Basuki Purwadono, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur akan diputuskan oleh hakim Selasa besok, 18 Juni 2019.
Pakar hukum pidana Prof. Dr Mudzakir SH, MH berpendapat, penetapan seseorang sebagai tersangka korupsi, penyidik harus menemukan adanya kerugian negara.
Basuki Purwadono, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Sebabi, menghadirkan tiga saksi. Salah satunya, ahli hukum pidana ternama di Indonesia, Prof Dr Mudzakir SH, MH.
Poraktina tidak bisa hadir dengan alasan dinas luar kota. Sementara Sugiyanto meninggal beberapa hari lalu setelah diduga terkena serangan jantung
Duplik Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur yang dibacakan jaksa Lilik Haryadi menyatakan apa yang telah mereka lakukan sudah sesuai prosedur dalam proses penyidikan pemohon
