Tag
BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Ferry S Lesa mengatakan, pihaknya tidak ingin ada lagi tenaga pendidik yang melakukan perbuatan melawan hukum, terkhusus pungutan…
Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Ferry S Lesa menyerukan kepada semua pihak untuk menghentikan pungutan liar atau pungli.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli Kabupaten Sukamara yang diketuai oleh Wakapolres Sukamara Kompol Rochmad Slamet.
Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Beta Syailendra mengharapkan layanan publik terintegrasi dapat diwujudkan. Sehingga, efisiensi pelayanan menjadi di Kota Cantik akan lebih cepat, bebas dan terstruktur, bahkan mencegah terjadinya praktik pungli.
Aksi portal dilakukan sejumlah masyarakat di Jalan Lintas Kelurahan Muara Tuhup - Muara Laung. Kendati demikian, masyarakat membantah aksi itu sebagai modus melakukan pungutan liar.
Wajah pendidikan di Kota Palangka Raya yang tercoreng pada Sabtu, 29 Juni 2019 lalu akibat oknum Kepala SMPN 8 Palangka Raya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Kejaksaan Negeri Palangka Raya diarapkan tidak terjadi lagi di sekolah lainnya.
Polsek Murung melalui Bhabinkamtibmas terus berupaya mencegah terjadinya pungutan liar. Salah satunya melalui sosialisasi Berantas Pungli di SMAN 1 Murung, Senin, 15 Juli 2019.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Zet Tadung Allo, mengatakan, audit terhadap seluruh satuan pendidikan akan menjadi warning. Audit itu disarankannya untuk satuan pendidikan di Kota Palangka Raya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya meminta Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan audit secara ke seluruh satuan pendidikan. Hal itu terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala SMPN 8 Palangka Raya.
Inspektorat Kota Palangka Raya menargetkan Laporan Hasil Pemeriksaao kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala SMPN 8 Palangka Raya, akan segera masuk Majelis Pertimbangan Kepegawaian (Mapeg). Targetnya sudah masuk mapek dalam 2 hari kedepan.
Inspektorat Kota Palangka Raya menegaskan dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) SMPN 8 Palangka Raya, SA hanya menjadi pemain tunggal.
Inspektorat Kota Palangka Raya menegaskan pemeriksaan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Sekolah SMPN 8 Palangka Raya, SA telah selesai.
Kejaksaan Negeri Palangka Raya melimpahkan perkara operasi tangkap tangan oknum kepala sekolah kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Terkait itu, Kejari Palangka Raya menyatakan pelimpahan dilakukan dengan melihat beberapa aspek.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotawaringin Timur Rimbun menekankan agar pungli di pasar tidak lagi terjadi. Bahkan jika ada oknum petugas dinas terkait yang melakukan pungli harus ada sanksi tegas.
Kepala sekola dan guru diimbau taat aturan dalam menjalankan tugas
Kekosongan ini terjadi pasca pencopotan posisi Kepala SMPN 8 berinisial SA seusai terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal Juli 2019
Tidak semua kasus harus dilakukan pembinaan menggunakan jalur hukum pidana, namun bisa dengan pembinaan yang lainnya dengan mempertimbangkan berbagai faktor
Yang bersangkutan ini telah terbukti melakukan pemerasan dengan ter-OTT oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya beberapa waktu lalu
Inspektur Inspektorat Kota Palalangka Raya, Alman Pakpahan menargetkan pemeriksaan terhadap kasus OTT Kepala Sekolah SMPN 8 Palangka Raya, selesai dalam seminggu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya Ingatno, mengingatkan pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan kepada peserta didik di luar ketentuan.
