Palangka Raya Bakal Punya Aturan Khusus Lalu Lintas dan Produk Asal Hewan
Pemko Palangka Raya bersama DPRD sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Lalu Lintas Hewan dan Produk Asal Hewan.
Tag
#Rancangan Peraturan Daerah
PDAM Jadi Perumda, Bupati Kotim: Pelayanan Harus Optimal
DPRD Kotawaringin Timur menggelar rapat paripurna, Senin, 17 Oktober 2022 dengan agenda penyampaian raperda perubahan PDAM dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah (perumda).
Bupati Barito Utara Sampaikan Pidato Pengantar Raperda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ke DPRD
Bupati Barito Utara menyampaikan pidato pengantar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Senin, 1 Agustus 2022.
Ini Alasan DPRD Palangka Raya Tarik Raperda Perencanaan Pembangunan Daerah
DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda, Senin 20 Juni 2022. Salah satu agendanya membahas tentang penarikan Raperda Perencanaan Pembangunan Daerah dari Propemperda 2022.
DPRD Barito Selatan Terima 2 Rancangan Peraturan Daerah
DPRD Barito Selatan menerima 2 Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna 11 masa persidangan III,?Senin, 6 Desember 2021.
Fraksi Pendukung DPRD Gunung Mas Sampaikan Pandangan Umum terhadap 4 Raperda
DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melaksanakan Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021, dengan agenda pandangan umum fraksi pendukung dewan terhadap empat rancangan peraturan daerah (raperda), di ruang rapat paripurna, Selasa, 9 November 2021.
Bapemperda DPRD Mulai Bahas 6 Raperda untuk Diusulkan di 2020
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto mengatakan pihaknya sudah mulai membahas 6 rancangan peraturan daerah atau raperda untuk tahun 2020 mendatang.
Ada 2 Raperda Belum Tuntas di 2019
Anggota DPRD Kotim, Dadang H Syamsu mengatakan, ada dua rancangan peraturan daerah atau raperda tahun 2019 ini yang masih belum selesai dikerjakan.
TAPD dan DPRD Diminta Bersinergi Percepat Pembahasan Dua Raperda
Ketua Sementara DPRD Kabupaten Barito Utara Mery Rukaini mengatakan, ada dua agenda pemerintah yang sangat krusial dan urgen. Yaitu pembahasan raperda APBD tahun anggaran 2020 dan raperda APBD perubahan tahun anggaran 2019.
Pemkab Seruyan Segera Konsultasikan Raperda APBD Perubahan ke Pemprov Kalteng
DPRD Seruyan meminta pemkab untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terkait Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan 2019.
Ini Masukan Fraksi PAN untuk Pemkab Seruyan
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Seruyan, Bejo Riyanto menyampaikan pandangan fraksinya terkait APBD Perubahan 2019. Yakni agar penyusunan berdasarkan Permendagri 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019.
Raperda Perubahan APBD Sukamara Tahun 2019 Disetujui
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2019 telah disetujui untuk dijadikan peraturan daerah (perda).
Ini Jawaban Bupati Barito Utara Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar rapat paripurna, Jumat, 9 Agustus 2019. Agendanya, jawaban Barito Utara terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Pemkab Barito Utara Ajukan Raperda Pembentukan dan Susunan Parangkat Daerah
Raperda perubahan yang diajukan untuk dibahas bersama nantinya merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Lima Fraksi DPRD Sukamara Setujui Raperda Perubahan APBD 2019 Menjadi Perda
Lima Fraksi DPRD Sukamara setujui Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Tidak Ada Masalah Krusial untuk 4 Raperda
Bapemperda yang membahas Raperda inisiatif dari DPRD dan Pemko lebih pada penambahan dan pengurangan redaksionalnya saja
Pansus II Sampaikan Hasil Evaluasi Raperda Sistem Drainase Perkotaan
Juru Bicara Panitia Khusus atau Pansus 1 dan 2 DPRD Kota Palangka Raya, At Prayer menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan pansus terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda tentang sistem drainase perkotaan.
6 Raperda Selesai Dibahas DPRD Palangka Raya
Ke 7 Raperda itu kemudian diparipurnakan pada Senin, 5 Agustus 2019 dan selanjutnya bakal diajukan ke pemerintah provinsj untuk dievaluasi gubernur
Pansus DPRD Laporkan Pendapat Akhir Pembahasan Raperda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Dalam rangka penyampaian laporan tim pelapor Kota Palangka Raya terhadap hasil pembahasan 3 Raperda inisiatif DPRD dan Raperda pemerintah kota yang berisikan pendapat akhir fraksi
DPRD Palangka Raya Gelar Paripurna ke-13 Bahas Raperda Inisiatif
Ke 2 Raperda yang dimaksud ialah tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dan Raperda tentang pengelolaan sistem drainase perkotaan