Raperda Penataan Desa Berpedoman Pada Permendagri
Wakil Bupati Sukamara, Ahmadi menegaskan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Desa disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017.
Tag
#Rancangan Peraturan Daerah
Pembentukan Perangkat Daerah Baru Berdasarkan Hasil Evaluasi
Wakil Bupati Sukamara H Ahmadi menegaskan, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sukamara nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi.
Fraksi Indonesia Raya Sampaikan Catatan Raperda Penataan Desa
Fraksi Indonesia Raya DPRD Kabupaten Sukamara berikan catatan mengenai padangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan desa yang disampaikan pemerintah setempat beberapa waktu lalu.
Raperda Pembentukan Perangkat Daerah agar Tingkatkan Kinerja Aparatur
Fraksi Bintang Amanat Pembangunan DPRD Kabupaten Sukamara berharap dengan dibentuknya Raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah agar meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di daerah ini.
Raperda Penyertaan Modal ke PT Bank Kalteng agar Bermanfaat bagi Pemda
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Bank Kalteng diharapkan bermanfaat bagi pemda dan masyarakat.
Raperda Penataan Desa Harus Jadi Prioritas
Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Sukamara meminta agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Desa harus menjadi prioritas, mengingat akan menambah bawasan bagi pemerintahan desa kedepannya.
Fraksi NasDem Minta Pembentukan Perangkat Daerah Sukamara Tepat Fungsi
Fraksi NasDem DPRD Sukamara meminta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dapat mewujudkan organisasi pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
Fraksi PKB Sukamara Setujui Raperda Tentang Dana Cadangan Pilkada 2024
Fraksi PKB DPRD Sukamara menyatakan setuju dengan adanya Raperda tentanh pembentukan dana cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada Sukamara tahun 2024.
Raperda Penyertaan Modal Bank Kalteng Mendukung Koperasi dan Industri Kecil
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Sukamara berharap Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dapat mendukung koperasi dan industri kecil.
Fraksi PKB Berharap Raperda Penataan Desa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Raperda Penyusunan Perangkat Daerah Diharapkan Tempatkan PNS sesuai Kompetensi
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sukamara meminta agar dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dapat menempatkan PNS sesuai kompetensinya.
Seluruh Fraksi DPRD Setujui 4 Raperda Dibahas Lebih Lanjut
Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Sukamara menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan oleh eksekutif untuk dibahas lebih lanjut.
Raperda Dana Cadangan Pilkada untuk Persiapan Pembiayaan secara Bertahap
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan dana cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukamara tahun 2024 bertujuan mempersiapkan biaya secara bertahap.
Ini Pandangan Fraksi PDIP dan Demokrat untuk Raperda Retribusi Jasa Usaha
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, Denny Hermanto Sumarna, mengatakan, retribusi daerah menjadi komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ini Saran Fraksi PPP terhadap Raperda Retribusi Jasa Usaha
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Barito Utara menilai Raperda Retribusi Jasa Usaha, merupaan pungutan atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
Ini Catatan Fraksi GKKB DPRD Barito Utara terhadap Raperda Retribusi Jasa Usaha
Raperda Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Jasa Usaha dinilai memberikan kemudahan untuk masyarakat. Salah satunya, mendapatkan izin untuk kegiatan usaha, serta pelayanan yang baik daari pemerintah.
Retribusi Jasa Usaha Jadi Sumber Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan
Fraksi PAN di DPRD Kabupaten Barito Utara menilai retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.
5 Fraksi di DPRD Barito Utara Setujui Pembahasan Raperda Retribusi Jasa Usaha
PRD Barito Utara, Kamis, 1 Agustus 2019, melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang retribbusi jasa usaha.
Raperda Penataan Desa Upaya untuk Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan desa adalah upaya untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa.
Inilah Alasan Pengajuan Raperda Kawasan Tanpa rokok
Dalam rangka melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara merasa perlu menyusun Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok