Tag
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gunung Mas menggelar rapat dengan pendapat (RDP) dengan pihak terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan lainnya pada Kamis, 22 Desember 2022.
Suparman mengaku kecewa atas hasil rapat dengar pendapat di DPRD Kotawaringin Timur terkait masalah IUPHKm dengan koperasi Cempaga Perkasa, Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Rapat dengar pendapat terkait masalah IUPHKm Cempaga Perkasa, Desa Patai, Kecamatan Cempaga menghasilan kesimpulan sepemahaman dengan pihak koperasi dan perusahaan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia (WYKI).
Jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kapuas dan para perwakilan guru honorer maupun tenaga kependidikan honorer pada Senin, 9 Mei 2022.
Jajaran Komisi III DPRD Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait membahas Pelabuhan Batanjung pada Senin, 4 April 2022.
Warga Desa Ramban, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur,? pulang dengan kekecewaan.?
Meski sama-sama memberikan ilmu pengetahuan pada siswa di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), nominal honor yang diterima guru non PNS yang mengajar di Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah atau sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), jauh di bawah guru dengan status serupa yang berada di sekolah umum.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan LSM Forum Pemuda Reformasi Kapuas?pada Senin, 21 Juni 2021.
Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemkab terkait kepastian pelaksanaan pilkades serentak tahun 2021.
Jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berkaitan persoalan pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sei Tatas Hilir, Kecamatan Pulau Petak, bertempat di ruang rapat gabungan dewan pada Jumat, 9 April 2021.
Jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda berkaitan persoalan pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sei Tatas Hilir, Kecamatan Pulau Petak, bertempat di ruang rapat gabungan dewan pada Jumat, 9 April 2021.
Perwakilan masyarakat Kabupaten Barito Timur, Jumudi dan kawan-kawan menyampaikan 14 poin yang menjadi catatan penting terkait kinerja pemerintah kabupaten setempat dalam beberapa tahun terakhir.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berlangsung panas. RDP terkait permasalahan PT Karya Makmur Abadi (KMA) dengan Koperasi Garuda Bersama itu berakhir tanpa adanya keputusan. Bahkan salah satu anggota DPRD Kotim, Sutik langsung emosi dan mengusir Legal PT KMA, Yasmin.
Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terkait permasalahan 93 hektare lahan masyarakat Desa Sumber Makmur yang diduga digarap PT Bumi Sawit Kencana (BSK) menghasilkan kesimpulan. Salah satunya kesepakatan bersama untuk?turun lapangan.
Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Artaban mengatakan, aspirasi masyarakat dan anggota dewan Kabupaten Gunung Mas (Gumas) yang telah disampaikan kepada pihaknya terkait kerusakan jalan di Gumas akan ditindaklanjuti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Ketua DPRD Palangka Raya Sigit K Yunianto mengancam akan memolisikan Manajer PLN Kalselteng UP 3 jika tetap mangkir dalam undangan RDP?terkait pemutusan arus listrik di sejumlah SOPD.
Kesimpulan itu disampaikan Ketua DPRD Barito Timur, Nur Sulistio bersama Wakil Ketua I, Ketua Komisi I, dan anggota dewan lainnya, usai menerima pengaduan perwakilan pendemo.
DPRD Barito Timur menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU bagi dua kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
Proses penjaringan perangkat Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, diduga melanggar Perda Nomor?11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
