DPRD Gelar Rapat Dengar Pendapat dengan BPS Kapuas
DPRD Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pusat Statistik.
Tag
DPRD Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pusat Statistik.
Sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Kapuas, seyogyanga pada hari ini, Jumat (26/10/2018) akan dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi dengan PLN Kuala Kapuas namun tertunda.
RDP itu tampak istimewa, karena dihadiri langsung Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat. Dia mendengarkan langsung usulan tenaga honorer K2 untuk dijadikan prioritas dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
"RDP itu membahas jalan milik PT SKS yang akan ditutup untuk masyarakat. Sementara masyarakat Desa Tumbang Kajuei dan warga transmigrasi, sangat memerlukan jalan itu," kata Ketua DPRD Gumas, Gumer.
DPRE Kabupaten Gunung Mas menggelar rapat dengar pendapat dengan perusahan perkebunan kelapa sawit PT Berkala Maju Bersama (BMB), Dinas PU, Dinas Perhubungan, Camat Tewah, kepala desa dan masyarakat, Senin (16/4/2018).
Angkutan sawit milik PT BMB sering melewati ruas ini, sehingga kondisi jalan rusak
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Lantas Sinaga mengatakan Pelaksana Tugas Sekertaris Daerah (Plt Sekda) Fahrizal Fitri yang harus hadir.
Ketidakhadiran Plt Sekda karena berada di luar daerah mengikuti kegiatan lain dan tidak bisa diwakilkan.
Akibatnya, rapat dengar pendapat membahas nasib tenaga kontrak yang semestinya digelar Selasa (27/3/2018) ditunda.
Plt Sekda tidak menghadiri undangan DPRD Kalteng yang menggelar RDP terkait pemberhentian tenaga kontrak.
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Gunung Mas masih banyak kendala. Terlebih Dinas Pendidikan tidak ada mengusulkan anggaran peralatan untuk pelaksanaan UNBK.
RDP ini untuk mengevaluasi program yang sudah dilaksanakan di 2017 dan rencana pembangunan di 2018
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur akan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) terhadap dua perusahaan secara terpisah
Ada beberapa tuntutan warga dari tiga desa di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kotim, warga, pihak PT Langgeng Makmur Sejahtera (LMS), Pemkab Kotim dan pihak BPN Kotim terkait sejumlah persoalan.
Masalah lahan di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dibawa ke ranah rapat dengar pendapat (RDP) DPRD menghadirkan anggota dewan lintas komisi, perusahaan, dan warga, Senin (19/2/2018).
Sekretaris Umum HMI Cabang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, M Khumaidi mendesak agar hasil rapat dengar pendapat antara mereka dan DPRD Kotim, terkait pengungkapan kasus penemuan zenith sebanyak 2 truk segera ditindaklanjuti.
Dalam dua pekan terakhir, DPRD sudah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat membahas berbagai persoalan masyarakat.
BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menyayangkan jika benar adanya permainan yang dilakukan oleh SPBU terkait permasalahan BBM sebagaimana yang diungkapkan…
BORNEONEWS, Sampit - SPBU Jalan Jenderal Sudirman Km 11 Sampit terancam mendapat sanksi dari Pertamina apabila terbukti melakukan penyelewengan BBM. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD…
BORNEONEWS, Sampit - Dugaan permainan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) hingga pembayaran gaji karyawan tidak sesuai UMK di SPBU Jalan Jenderal Sudirman Km 11 Sampit dibongkar habis-habisan oleh…