Tag
Rapat dengar pendapat (RDP) terkait sengketa lahan antara warga Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP) di DPRD Kotawaringin Timur diskors lantaran kepala desa setempat Musliadi tidak hadir.
Persoalan lahan yang berujung pada pemortalan antara warga Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan PT Hamparan Massawit Bangun Persada atau PT HMBQ akhirnya dibawa ke DPRD Kotim dalam rapat dengar pendapat.
Komisi IV DPRD Kapuas mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kemenag, Senin, 21 Oktober 2019, besok.
DPRD Kabupaten Barito Utara siap mendukung peningkatan fasilitas, sarana, dan prasarana di lingkungan Polres.
Manajemen PT Salonok Ladang Mas atau SLM tidak hadir memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Seruyan.
DPRD Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan san Kawasan Pemukiman (PUPR-PKP).
Sejumlah persoalan menjadi alasan DPRD membuat DPRD Kotawaringin Timur memanggil sejumlah instansi terkait, untuk mengiktui rapat dengar pendapat. Seperti mulai dari tidak operasionalnya pasar dengan anggaran puluhan miliar hingga praktik pungli.
DPRD Barito Utara akan memanggil salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah kbupaten barito Utara yakni PR Sumber Rejeki Ekonomi (SRE).
DPRD akan kembali memanggil dua perusahaan tersebut untuk menyelesaikan persoalan dengan masyarakat di Kecamatan Mantangai dan Kapuas Barat.
Imbasnya, RDP hari ini mendengarkan aspirasi masyarakat saja atau sepihak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas akan memanggil PT Lifere Agro Kapuas (LAK) untuk di Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas adanya persoalannya yang jadi keluhan masyarakat.
Saat masyarakat setempat memerlukan kayu untuk perbaikan jalan, pihak perusahaan hanya memberikan 6 potong saja.
Pemenuhan kayu 5% untuk masyarakat lokal itu wajib. Namun keberadaan koperasi itu jelas.
Usulan itu dibawa dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kotim dipimpin H Supriadi.
Permintaan para pedagang ini disampaikan terkait rencana pemerintah daerah yang akan memindahkan mereka ke lokasi pasar sementara yakni di Lapangan Hijau yang telah selesai dibangun.
Dalam RDPU dengan PT MJAP, permasalahannya yakni gaji karyawan yang tidak dibayarkan selama lima bulan, sementara perusahaan saat ini sudah tidak beroperasi lagi.
Anggota DPR RI Dapil Kalteng Hamdhani melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga Kapuas di Aula Hotel Permata Inn Kuala Kapuas, Jumat (25/1/2019).
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto mengatakan bahwa dirinya bersama jajaran Komisi B DPRD telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan pihak perbankan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur akan menjadwalkan ulang rapat dengar pendapat umum antara masyarakat dengan perusahaan di bidang pertambangan dan perkebunan kelapa sawit terkait sejumlah polemik yang masih terjadi.
DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Archipelago Timur Abadi (ATA) dengan sejumlah koperasi mitra perusahaan tersebut, Selasa (6/11/2018).
