Tag
Bupati Barito Utara, H Nadalsyah menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Jumat 9 Agustus 2019.
Fraksi Indonesia Raya DPRD Sukamara meminta agar program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah mendahulukan skala prioritas yang sifatnya sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kotawaringin Barat, Triyanto, menyindir sejumlah kepala dinas Pemerintah Kabupaten Kobar, yang jarang menghadiri rapat paripurna dewan.
Sebanyak 13 orang anggota DPRD Kabupaten Katingan, Senin, 29 Juli 2019 menghadiri rapat paripurna. Namun itu belum kuurom. Sebab, paripurna dengan tiga agenda ini harus dihadiri 17 anggota.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Katingan dengan tiga agenda yang seyogyanya digelar Senin, 29 Juli 2019, pukul 09.00 WIB, hingga tiga jam berlalu tak kunjung dilaksanakan. Pasalnya, anggota DPRD Kabupaten Katingan yang hadir tak memenuhi kuorum.
Kendati sudah memasuki akhir pekan atau hari libur, DPRD Kabupaten Kapuas tetap menggelar Rapat Paripurna ke 8 masa persidangan II bersama eksekutif, Sabtu, 27 Juli 2019.
DPRD Seruyan melaksanakan rapat paripurna pengantar pidato Bupati Seruyan dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD tahun 2018 di aula DPRD Seruyan, Senin 22 Juli 2019.
Sidang yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya, Umi Mastikah yang mewakili Wali Kota dan pemerintah daerah
Rapat paripurna ini akan dilaksanakan dengan agenda penyampaian perubahan jadwal kegiatan DPRD dan pidato ketua DPRD tentang beberapa raperda inisiatif
DPRD Kabupaten Gunung Mas menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III, Rabu, 17 Juli 2019.
Pengesahan itu ditandai dengan penandatangan persetujuan bersama terhadap Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK
Agenda rapat paripurna di antaranya penyampaian pendapat akhir fraksi pendukung dewan terhadap Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK
DPRD Murung Raya (Mura) menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi-fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Lamandau mengagendakan tiga kali Rapat Paripuna hari ini, Rabu, 26 Juni 2019.
Hendra menjelaskan realisasi APBD 2018 berdasarkan hasil audit BPK adalah pendapatan tditargetkan Rp 865.712.447.882,00 terealisasi Rp 838.439.194.255,23 atau 96,85 persen
Hingga berita ini ditulis, baru satu angenda rapat paripurna yang rampung digelar. Bupati Lamandau, Hendra Lesmana secara langsung menyampaikan pidato pengantar
Nafiah mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada 7 fraksi karena sudah mempelajari, menerima, dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 pada paripurna sebelumnya
DPRD Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD setempat pada Rabu, 26 Juni 2019 siang.
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H Supriadi akan mengagendakan kembali rapat paripurna jika Bupati Kotim tidak juga hadir.
Bupati Sukamara Windu Subagio mengakui, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 masih banyak kekurangan.
