Tag
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Tengah terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Palangka Raya sudah menuntaskan agenda konsultasi publik dia rancangan Perda inisiatif DPRD.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tentang perlindungan petani.?
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya?Vina Panduwinata mengatakan bahwa pihaknya kembali mengajukan tiga buah rancangan peraturan daerah atau Raperda inisiatif DPRD Palangka Raya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara mengajukan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Ketua Bapemperda, Vina Panduwinata mengatakan, konsultasi publik tersebut didampingi oleh tim penyusun dari Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan Perkumpulan Pusat Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Hukum Harati (P5H-Harati).
Naskah MoU ini adalah pengkajian naskah akademik terhadap tiga Raperda inisiatif dewan. Keterlibatan UPR yakni dalam merumuskan subtansi dan muatan materi Raperda inisiatif.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Palangka Raya menggelar rapat penyelesaian pembahasan 3 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, Senin 4 Juli 2022.
Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kapuas tengah menyusun naskah akademik dua buah Rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tahun 2021.
Raperda tentang Pondok Pesantren akan memiliki materi mengatur, melindungi dan menata kelola pondok pesantren dengan tetap berpedoman pada PP Nomor 82 Tahun 2021 tentang Proses Pengelolaan Manajemen Pondok Pesantren
Ketiga Raperda tersebut yakni Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2006 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol
BORNEONEWS, Palangka Raya - DPRD Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalteng bekerja sama dalam…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan, menggelar uji publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Inisiatif.
DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengajukan Raperda Inisiatif terkait perlindungan untuk petani sawit mandiri. Raperda itu disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD Kobar, Kamis, 24 Juni 2021.
Ketua Bapemperda, Riduanto mengatakan sejauh ini pelaksanaan pembahasan terhadap 3 raperda inisiatif ini berjalan lancar tanpa ditemui adanya kendala berarti
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang diajukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) disetujui oleh semua fraksi dan juga mendapat dukungan dari Bupati Kotim Halikinnor.
Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak (PPMHAD) sudah dibahas antara DPRD dan Pemprov Kalteng.
BORNEONEWS, Palangka Raya - DPRD Kalteng mengajukan raperda inisiatif tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA). Terkait itu, Wakil Gubernur Kalteng, Habib Ismail bin Yahya…
Ketua Bapemperda, Riduanto mengatakan jika sejauh ini pelaksanaan pembahasan terhadap 3 Raperda inisiatif tersebut berjalan lancar tanpa ditemui adanya kendala berarti
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Gunung Mas menggelar Forum Group Discussion atau FGD pembahasan 2 raperda inisiatif?di GPU Damang Batu, Senin, 23 November 2020.
