Tag
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Palangka Raya menuntaskan pembahasan Raperda Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukun?Protokol Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi.
DPRD Palangka Raya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan.
emerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah mengesahkan dan meresmikan Peraturan Daerah (Perda) Kotawaringin Timur (Kotim) No 3 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan.?
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan pengajuan Raperda Prokes semata-mata untuk menjamin kehidupan masyarakat terdampak pandemi covid-19.
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Bima Santoso menyebutkan sanksi dalam Raperda tentang Protokol Kesehatan dinilai memberatkan masyarakat.
Fraksi Golkar DPRD Palangka Raya merupakan satu di antara fraksi yang menyatakan dukungan agar Raperda Protokol Kesehatan segera dibahas ke tingkat lebih lanjut.
Juru bicara Fraksi GNB DPRD Palangka Raya Heri Purwanto, meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dan cermat mempertimbangkan Raperda Protokol Kesehatan.
Fraksi Nasdem DPRD Palangka Raya meminta pemerintah daerah mengkaji ulang raperda tentang penegakan hukum protokol kesehatan yang saat ini dalam pembahasan legislatif.
Fraksi Perindo-PSI DPRD Palangka Raya mengaku belum melihat adanya urgensi terkait alasan pengajuan Raperda Protokol Kesehatan dari pemerintah daerah.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Palangka Raya menilai, usulan dibentuknya Perda Protokol Kesehatan berpotensi memunculkan tumpang tindih terhadap regulasi di atasnya.
Politisi Partai Demokrat Kotim itu menyebutkan untuk perda itu nantinya akan jadi dasar hukum penindakan oleh pemerintah bersama dengan pihak ? ?terkait di lapangan
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu menegaskan agar dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) protokol kesehatan bisa memuat kewajiban pemerintah daerah.
Bupati Sukamara, Windu Subagio mengatakan, perda terkait protokol kesehatan akan menerapkan saksi kepada setiap pelanggar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara akan membuat raperda terkait protokol kesehatan dalam upaya pendisiplinan masyarakat agar kasus covid-19 bisa ditekan.
Rancangan peraturan daerah (raperda) Tentang Protokol Kesehatan kini sudah hampir rampung dibahas di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.?
Uji publik ini dihadiri sejumlah perwakilan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Gumas Neni Yuliani, Sekda Yansiterson, kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan lainnya
