Tag
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2022.
Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriaty Lambung mengatakan bahwa tidak ada pembangunan yang terganggu akibat adanya rasionalisasi anggaran sebagai dampak pandemi Covid-19.
Tugas berat yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Barito Utara adalah pembangunan Pasar Pendopo Muara Teweh, di tengah rasionalisasi anggaran. Pasar Pendopo ini terbakar pada pertengahan 2019 lalu.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie A Gagah menyebutkan? perbedaaan pendapat mengenai rasionalisasi anggaran penanganan Covid-19 serta realokasi anggaran di APBD Kotim Tahun 2020? sudah bisa diselesaikan.?
Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Muhammad Arsyad menyebutkan sikap?DPRD beberapa waktu lalu jangan diartikan bentuk menghalangi rasionalisasi? anggaran di dewan senilai Rp 11,3 miliar.
Menurut Politisi Partai Golkar itu dilakukan sejalan dengan Surau? Keputusan bersama (SKB) Menkeu?dan Mendagri 2020
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kotawaringin Timur, H Ary Dewar membalas kritikan Ketua DPC PDIP Ahmad Yani soal ancaman penggembokkan kantor DPRD Kotim. Bahkan dia menyayangkan komentar itu.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto menegaskan lembaganya tidak pernah melakukan rasionalisasi anggaran terhadap pagu anggaran SOPD.
DPRD Palangka Raya menemukan pengurangan anggaran gaji karyawan di sejumlah SOPD terkait rasionalisasi anggaran, Itu mengemuka pada Rapat Dengar Pendapat atau RDP, Selasa, 19 November 2019.
Defisit anggaran pada APBD Perubahan 2019 sekitar Rp 47 miliar membuat seluruh jajaran SOPD di Kabupaten Kapuas melakukan rasionalisasi atau pemangkasan sejumlah program kegiatan.
Jajaran Komisi III DPRD Kapuas dan Mitra Kerja SOPD bidang infrastruktur dan pembangunan di lingkup Pemkab Kapuas telah merampungkan pembahasan rasionalisasi anggaran KUA-PPAS APBD Perubahan 2019.
Defisit anggaran sekitar Rp 47 miliar dalam APBD Perubahan 2019 ini mengharuskan sejumlah program atau kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD perlu dirasionalisasi.
DPRD Kabupaten Kapuas meminta Pemkab Kapuas melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD melakukan rasionalisasi anggaran pada APBD Perubahan tahun 2019.
Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Riduanto meminta agar anggaran satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang mata anggarannya pada tahun 2017 tidak terserap agar menjadi bahan rasionalisasi anggaran di 2018.
BORNEONEWS, Palangka Raya- Target APBD Kota Palangka Raya pada 2018 ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan target APBD 2017 yang sebesar Rp1,1…
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Hari Rahmad Panca Setia meminta agar sejumlah kegiatan tertunda tidak terlaksana di tahun 2017 akibat terkena rasionalisasi agar bisa…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Rasionalisasi anggaran di setiap dinas memiliki konsekuensi. Pengadaan yang bersifat non fisik akan dikurangi, tidak akan masuk dalam perubahan anggaran. Namun yang…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto mengatakan bahwa rasionalisasi atau pemangkasan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya di…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto, mengatakan bahwa rasionalisasi atau pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah kota pada APBD perubahan tahun ini…
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Hary Rahmad Panca Setia mendesak agar program pembangunan fisik yang terkena rasionalisasi tahun anggaran 2016 lalu bisa dilanjutkan…
