Ini Cara Ampuh Tangkal Ancaman Uni Eropa Terhadap CPO
Diperlukan lebih banyak pertemuan dan kesepakatan, konsultasi dan tindak lanjut dalam upaya menghilangkan ancaman Uni Eropa (UE) melarang pemakaian minyak sawit (CPO) untuk biofuel.
Tag
Diperlukan lebih banyak pertemuan dan kesepakatan, konsultasi dan tindak lanjut dalam upaya menghilangkan ancaman Uni Eropa (UE) melarang pemakaian minyak sawit (CPO) untuk biofuel.
Spanyol menyatakan pihaknya tidak mendukung resolusi yang disahkan Parlemen Uni Eropa (UE) tentang sawit, karena dinilai akan merugikan industri biodiesel Negeri Matador itu.
Setelah pejabat tinggi Swedia, Perancis, Inggris dan Belanda, kini muncul sikap dari petinggi Jerman yang mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap keputusan Uni Eropa melarang impor minyak sawit (CPO) untuk biofuel mulai 2021.
Malaysia menyambut baik langkah Thailand bergabung dengan pihaknya dan Indonesia untuk menolak keputusan Uni Eropa (UE) mengadospi hambatan dagang terhadap minyak sawit.
Belanda menjadi negara terbaru di antara beberapa negara Uni Eropa (UE) yang ikut menentang rencana pelarangan impor minyak sawit (CPO) untuk bahan campuran biofuel.
Parlemen Uni Eropa kembali mendapat penentangan dari beberapa anggotanya, seperti Perancis dan Swedia, dan kali ini Inggris juga ikut menilai larangan impor minyak sawit ke UE sebagai kebijakan tidak adil.
Persetujuan anggota Parlemen Uni Eropa terkait rencana larangan impor minyak kelapa sawit (CPO) pada 2021, dipandang bisa berdampak negatif terhadap kinerja emiten perkebunan kelapa sawit.
Pengusaha Sawit Malaysia mendesak pemerintah negeri jiran itu menghentikan sementara kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa.
Swedia juga mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap resolusi Parlemen Eropa yang melarang pemakaian minyak sawit sebagai bahan campuran biodiesel mulai 2021.
Indonesia dan Malaysia kini bisa berharap pada dukungan Perancis untuk membatalkan larangan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel di Uni Eropa mulai 2021.
Perancis menunjukkan sikap penolakan atas segala kebijakan diskriminatif terhadap komoditas pertanian, termasuk kelapa sawit.
Kebijakan Parlemen Eropa yang menyetujui penghapusan Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku biofuel, sangat merugikan industri sawit nasional dan pengusaha meminta pemerintah membalasnya dengan memboikot produk dari Eropa.
Upaya Parlemen Eropa menghapus penggunaan biodiesel dari minyak sayur pada 2030 dan berbahan kelapa sawit, termasuk dari Indonesia pada 2021, harus disikapi dengan meningkatkan daya saing.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Perusahaan perkebunan terbesar Malaysia, FELDA, mengutuk keras kebijakan diskriminatif Uni Eropa yang melarang masuknya minyak sawit ke kawasan Benua Biru itu. Tahun ini,…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah sedang ditunggu kebijakan tegasnya terkait dengan kemungkinan penerapan resolusi sawit oleh Uni Eropa yang dinilai diskriminatif. Namun demikian, sejauh ini…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pelaku usaha kelapa sawit menunggu langkah tegas pemerintah untuk melawan diskriminasi Eropa terhadap produk sawit Indonesia. "Seharusnya pemerintah yang paling berani…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Indonesia dan Malaysia terus menunjukkan keprihatinan terhadap resolusi sawit yang disahkan parlemen Uni Eropa pada April 2017. Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Negara-negara Uni Eropa (UE) kini sibuk mengkaji usulan untuk menerapkan resolusi sawit yang akan melarang pemakaian minyak sawit untuk biodiesel mulai 2020 mendatang. Di…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Upaya negosiasi antara pihak Malaysia dan juga Indonesia dengan Uni Eropa masih terus berlangsung, dan sejauh ini belum ada kata sepakat terkait rencana pelarangan…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai, hambatan perdagangan non teknis seperti resolusi sawit Uni Eropa dapat menghambat kinerja ekspor komoditas itu dan eksportir…