Tag
Selain berbagai upaya diplomasi dengan perwakilan negara-negara Uni Eropa tentang minyak sawit, Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga saling bertukar pikiran untuk menyikapi rencana Eropa menghapus minyak sawit untuk membuat biofuel.
Untuk meredam ketegangan terkait kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap komoditas sawit, Indonesia dan blok negara-negara di Benua Biru itu sepakat membentuk tim terpadu untuk mendapatkan pemahaman yang sama atas sawit.
Rencana Pemerintah Indonesia untuk melawan segala tindakan Uni Eropa (UE) yang merugikan komoditas sawit, mendapat dukungan dari Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI)/
Indonesia meyakini kebijakan Uni Eropa (UE) yang mengklasifikasikan minyak sawit sebagai minyak nabati tidak berkelanjutan sebagai tindakan diskriminatif.
Sejumlah pakar di industri kelapa sawit menyarankan agar produsen minyak sawit dunia menghindari perang dagang terkait kampanye hitam yang dilancarkan Uni Eropa.
Indonesia dan Malaysia berdiri bersama-sama untuk menghadapi kebijakan diskriminatif Uni Eropa yang dikemas dalam 2018/2001 of the European Union Renewable Energy Directive II.
Kebijakan Uni Eropa (UE) untuk melarang minyak sawit dalam pembuatan biofuel, dalam jangka pendek akan meredupkan prospek pelaku industri sawit meski masih ada sejumlah faktor positif yang mampu menahan kejatuhan harga minyak sawit lebih dalam.
Kebijakan Uni Eropa terhadap komoditas sawit yang dinilai diskriminatif, dinilai sebagian karena kurangnya pemahaman dan bukti bahwa sawit telah dikelola secara berkelanjutan.
Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, Indonesia menilai penting untuk terus melakukan diplomasi kepada dunia, terutama Eropa, terkait pentingnya kelapa sawit bagi dunia.
Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyetujui secara prinsip untuk mempererat kerjasama dalam menangkal berbagai upaya diskriminasi terhadap komoditas sawit, terutama di kawasan Uni Eropa.
Malaysia setuju menunjuk beberapa ahli untuk menjadi bagian dari panel Komisi Eropa yang akan memantau penggunaan tak langsung lahan sawit. Langkah ini diyakini dapat meredam diskriminasi Eropa terhadap komoditas ini.
Meski ada secercah harapan bagi minyak sawit untuk tidak mendapatkan diskriminasi di Uni Eropa (UE), tapi zona pengguna mata uang euro itu tetap menyoroti aspek keberlanjutan dari komoditas ini.
Usulan melarang pemakaian minyak sawit untuk biofuel di Uni Eropa diperkiarakan akan memicu masalah, yakni hancurnya keragaman hayati di kawasan di luar area perkebunan kelapa sawit.
Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia dan juga Malaysia agar rencana pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel di Uni Eropa (UE) pada 2021 mendatang dibatalkan.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Beberapa diplomat Inggris telah memperingatkan pemerintahan Negeri Ratu Elizabeth itu untuk tidak ikut-ikutan Uni Eropa (UE) melarang impor minyak sawit, karena akan…
Berbagai upaya telah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh beberapa negara penghasil minyak sawit di dunia agar berbagai pihak yang selama ini hanya melihat sisi yang salah dari industri sawit, segera paham dan sadar.
Pakar lingkungan Inggris, Sir Jonathon Porritt, mempertanyakan keputusan jaringan supermarket Iceland Food yang melarang pemakaian minyak sawit untuk produk makanan yang menggunakan nama merek perusahaan itu.
Malaysia dan Indonesia harus serius menyikapi rencana penerapan larangan impor minyak sawit oleh Uni Eropa (UE) pada 2021.
Pemerintah Indonesia menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa guna membahas diskriminasi produk turunan kelapa sawit di kawasan tersebut.
Malaysia berharap dukungan Inggris untuk meyakinkan Uni Eropa (UE) agar membatalkan rencana pelarangan penggunaan minyak sawit untuk biofuel pada 2021.
