Tag
Sekretaris Dewan Pakar Partai Nasdem Hayono Isman menilai klaster koperasi-UMKM dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) bertujuan untuk membuka peluang lapangan kerja yang seluas-luasnya, karena aturan tersebut dirancang untuk mempermudah investasi.
BORNEONEWS, Sampit - Sebelum dibubarkan aparat para demonstran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sudah sempat diingatkan Kapolres Kotim AKBP…
Hingga waktu salat magrib pendemo di Sampit, Kotawaringin Timur belum juga membubarkan diri. Melihat kondisi ini Kapolres Kotin?AKBP Abdoel Harris Jakin melantunkan azan magrib dan mengajak para pendemo laksanakan salat.
Kejadian lucu sempat terjadi saat digelarnya demo menolak disahkannya? UU Cipta Kerja oleh Aliansi Mahasiswa Kotawaringin Barat (Kobar) di Kantor DPRD Konar, Senin, 12 Oktober 2020.
Selain tidak memberikan kepastian soal mekanisme izin usaha migas, UU Cipta Kerja ditengarai tidak mengatur kelembagaan yang berwenang memberikan izin
?Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) mengupayakan peninjauan kembali (judicial review) Undang-undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono menyatakan unjuk rasa pasca-Rapat Paripurna DPR yang menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, Senin (5/10), menunjukkan rasa kepedulian bahwa rakyat butuh UU yang mengayomi, melindungi, dan menjawab tantangan zaman.
Hilangnya?batas minimal kepemilikan pesawat pada?UU Cipta Kerja?disinyalir membuat hak publik terancam. Batas minimal pesawat tersebut mencegah adanya maskapai yang beroperasi sekedarnya.?
Dalam UU Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa: "Pengusaha, buruh, serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK."
TEMPO.CO , Jakarta - Fraksi Partai Demokrat di DPR menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara perosedur. “Selain kecacatan konsistensi, RUU Cipta kerja ini cacat prosedur,” kata anggota…
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal menyatakan berbagai serikat buruh akan tetap menggelar aksi mogok nasional sepanjang tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020.
Lazimnya, salinan RUU yang akan disahkan dibagikan oleh petugas yang berjaga di meja presensi kehadiran anggota dewan.
Pembahasan yang terkesan buru-buru di Parlemen telah menunjukkan bahwa agenda pembangunan dan legislasi negara tidak mementingkan kepentingan masyarakat.
TEMPO.CO , Jakarta - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar angkat bicara menanggapi pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ( RUU Cipta Kerja ). Ia menyebutkan pengesahan…
Empat serikat buruh di Indonesia menegaskan menolak ikut serta dalam aksi mogok nasional yang direncanakan pada 6-8 Oktober 2020.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin mengatakan bahwa kontroversi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam demokrasi.
Wakil Ketua MPR,?Syarief Hasan,?menyarankan pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat soal RUU Cipta Kerja, karena keterlibatan rakyat dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan diperlukan karena pemerintah ditugaskan untuk bekerja kepada rakyat.
?Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada lima alasan partainyb?menolak pengesahan Rancangan Undang-undang atav?RUU Cipta Kerja.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menilai rencana pengesahan Rancangan Undang-undang atau?RUU Cipta Kerja? (Omnibus?Law) tak akan berpengaruh signifikan terhadap daya saing investasi. Menurut dia, adanya beleid ini justru menimbulkan ketidakpastian lantaran banyak aturan berubah di masa resesi.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hinca Pandjaitan mengatakan fraksinya menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) disetujui menjadi UU karena banyak hal yang harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif.
