AJI Sebut Sanksi Administrasi di RUU Cipta Kerja Seperti Era Orba
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyoroti ketentuan sanksi administratif untuk media yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang atau?RUU?Cipta Kerja.
Tag
#RUU Cipta Kerja
Bahas Omnibus Law Saat Pandemi, DPR Dianggap Curi Kesempatan
Peneliti Bidang Parlemen dan Perundang-undangan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura menilai Dewan Perwakilan Rakyat mengabaikan suara publik terkait Rancangan Undang-Undang?Omnibus Law?Cipta Kerja.
Pengusaha Minerba Diduga Tunggangi Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah Ismail menduga ada kepentingan pengusaha mineral dan batu bara menunggangi penyusunan?omnibus law?Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Merah mengatakan ada tujuh perusahaan raksasa minerba yang menguasai 60-70 persen produksi batu bara nasional.
Klaster Ketenagakerjaan Butuh Masukan Banyak Pihak
Akhirnya Pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Penundaan ini sebelumnya banyak disuarakan banyak pihak.
Koalisi Kecam Meme No Debat RUU Cipta Kerja Kemenko Perekonomian
Masyarakat sipil mengkritik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian soal cuitan meme 'No debat'?omnibus law?Rancangan Undang-undang atau?RUU Cipta?Kerja.
Buruh Sebut Sikap Jokowi Soal RUU Cipta Kerja akan Berubah
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait omnibus law Rancangan Undang-undang atau?RUU Cipta Kerja?akan berubah.
DPR Dinilai Hilangkan Hak Rakyat dalam Membahas RUU Cipta Kerja
Kelompok masyarakat sipil yang menamakan diri Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menilai publik telah kehilangan akses guna berpartisipasi dalam sidang DPR pembahasan soal omnibus law?RUU Cipta Kerja?secara daring, Senin 20 April 2020. Sehingga pembahasan tersebut juga dinilai cacat hukum.
DPR Kembali Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja Siang Ini
Badan Legislasi atau Baleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan kembali membahas omnibus law Rancangan Undang-Undang atau?RUU Cipta Kerja.?
DPR Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari Klaster Termudah
Baleg DPR akan mengundang semua pihak untuk menyampaikan masukan. Saat ini, kata dia, sudah banyak kelompok buruh yang menyatakan ingin audiensi
DPR Dinilai Manfaatkan Corona untuk Bahas Omnibus Law
Kelompok masyarakat sipil menilai Dewan Perwakilan Rakyat ingin memanfaatkan pandemi Corona untuk membahas?omnibus law?Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai kontroversial. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YBHI) Asfinawati mengatakan DPR semestinya berhenti membahas?RUU yang berpotensi merampas hak dasar rakyat, apalagi di tengah pandemi.
Kadin Akui Nilai Pesangon dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani mengakui pada draf?RUU Cipta Kerja?atau Omnibus Law ada pengurangan jumlah nilai pesangon yang diperoleh para pekerja dan buruh.
PDIP akan Bentuk Tim Kajian untuk Mendukung Omnibus Law
TEMPO.CO , Jakarta - PDIP akan membentuk tim khusus untuk mengkaji Omnibus Law Cipta Kerja. Tujuannya untuk memaparkan sikap partai melalui pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang memuat…
6 Catatan Eks Wantimpres Sri Adiningsih Soal RUU Cipta Kerja
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Periode 2015-2019 Sri Adiningsih memberikan sejumlah catatan untuk Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau?RUU Cipta Kerja?terutama terkait digitalisasi dan dampaknya terhadap lapangan kerja.
RUU Cipta Kerja Bermasalah, Gerindra Menduga...
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyoroti Pasal 170 dalam?RUU Cipta Kerja?tentang kewenangan pemerintah mengubah undang-undang menggunakan peraturan pemerintah (PP).