Tag
Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Barito Utara, H Siswandoyo mengatakan, akan memberikan sanksi bagi?pelaku usaha dan pengelola serta masyarakat umum yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
Untuk menimbulkan efek jera pada individu yang tidak mematuhi protokol kesehatan yaitu penggunaan masker, saat ini Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) sedang membahas peraturan bupati (Perbub) terkait sanksi bagi pelanggaran aturan penggunaan masker tersebut.
Akan ada sanksi bagi masyarakat yang tidak tertib dalam menerapkan protokol kesehatan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto meminta pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu sebelum menerapkan sanksi Rp 250 ribu bagi warga yang kedapatan tidak pakai masker.
Dia menjelaskan, aturan sanksi terkait itu sudah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Kapolda Kalteng, Irjen Pol Dedi Prasetyo memberlakukan kewajiban seluruh personel untuk menggunakan masker saat beraktivitas kerja. Jika anggota kedapatan tidak memakai masker, akan dikenakan sanksi.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha atau PKU kepada PT Asuransi Jiwa Kresna, karena dinilai telah melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan rekomendasi atas hasil pemeriksaan sebelumnya.
Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya, Emi Abriyani menegaskan pelaku usaha hiburan yang telah menerima rekomendasi wajib mematuhi semua ketentuan yang termuat di dalamnya. Jika tidak, ada sanksi yang akan diterima hingga pada penutupan tempat usaha.
Pemerintah Kota Palangka Raya sedang menyusun regulasi berupa peraturan wali kota tentang pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.
Selain mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas, Satlantas Polres Pulang Pisau terus memberikan imbauan kepada pengendara agar mematuhi protokol kesehatan pada saat pendemi Covid-19.?
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Norhaini mendukung rencana pemerintah menerapkan sanksi bagi warga yang kedapatan tidak pakai masker.
Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya, Emi Abriyani menilai masyarakat akan patuh terapkan protokol kesehatan jika ada sanksi bagi pelanggarnya.
Setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palangka Raya berlaku sejak 11 Mei 2020, tenyata pemerintah tidak langsung menerapkan sanksi tegasnya. Namun sanksi itu akan berlaku mulai besok pada 13 Mei 2020.
Bagi yang tidak memakai masker akan dikenakan sanksi berupa penahanan KTP
Sampai saat ini masih kerap didapati warga yang belum menaati aturan pemerintah tentang penggunaan masker saat keluar rumah
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan para narapidana yang kembali berulah setelah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi Covid-19, akan mendapatkan sanksi berat.
Pemerintah Kabupaten Lamandau akan memberlakukan sanksi bagi ASN yang melanggar larangan mudik atau bepergian ke luar daerah selama terjadinya pandemi corona atau Covid-19.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Barito Utara, Drs H Hajrannor, Selasa 31 Maret 2020 menegaskan bahwa para pedagang ataupun oknum yang diketahui sengaja melakukan penimbunan bahan pokok makanan atau sembako akan dikenakan sanksi.
Apabila tak mencapai Sasaran Kerja Pegawai atau SKP di akhir tahun, para Aparatur Sipil Negara atau ASN bakal menerima sanksi.
Penertiban ini akan terus lakukan sampai tidak ada lagi pengendara yang parkir di sembarang tempat
