Tag
Alman meminta agar seluruh perangkat daerah benar-benar memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut?agar pengelolaan data tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi kekuatan dalam proses transformasi digital pemerintah daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung dan mensukseskan Program Satu Data Indonesia (SDI).
Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng mengklaim Satu Data Kalimantan Tengah (SDKT) sudah terintegrasi bersama Satu Data Indonesia (SDI).
Ketua DPRD Palangka Raya Sigit Karyawan Yunianto mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya agar bisa mengimplementasikan program satu data Indonesia di Palangka Raya.
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menekankan pentingnya pengelolaan data sektoral pada tiap perangkat daerah dalam rangka pembangunan yang berbasis data.
Pemko Palangka Raya mendukung terhadap program Satu Data Indonesia untuk meningkatkan kualitas, ketersediaan, dan pemanfaatan data sektoral di tingkat daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Nuryakin mengingatkan Satu Data Indonesia di Kalteng merupakan wujud Implementasi program serupa tingkat nasional.
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng berusaha memperkuat sinergi terkait data.
Rapat kooedinasi (Rakor) pembentukan Forum Satu data Indonesia (SDI) Kabupaten Kapuas Tahun 2023 telah digelar.
sisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Sri Suwanto menyampaikan, pengaplikasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI menjadi jembatan sistem Satu Data Indonesia.
Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah Eko Marsoro mengungkapkan, ada empat tantangan yang perlu mendapat perhatian serius semua pihak di provinsi ini dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.
Anggota Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas, Agung Indrajit mengatakan SDI mendorong integrasi dan pelaksanaan tata kelola data nasional.
Siklus perencanaan tersebut tidak berhenti pada perencanaan 5 tahun hingga 20 tahun, namun berlanjut hingga RKPD dan Renja Perangkat Daerah
Sejak?2004?kerangka berpikir terkait data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sudah diamanatkan masuk pada perencanaan pembangunan
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Taufik Hanafi mengatakan kehadiran Satu Data Indonesia dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan program "Satu Data Indonesia" memerlukan kolaborasi dan sinergi berbagai instansi guna mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
