Tag
Menanggapi hal itu, kuasa hukum pihak tergugat dalam perkara tersebut, Edi Rosandi, memberikan klarifikasi menyeluruh terkait perkembangan hukum yang telah berlangsung sejak tahun 2024.
BORNEONEWS, Tamiang Layang – Upaya penyelesaian sengketa lahan antara ahli waris almarhum Nertian Lenda dan PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU) kembali menemui jalan buntu. Mediasi keempat yang digelar…
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kabupaten Barito Timur kembali melakukan upaya mediasi sengketa lahan antara warga dengan perusahaan, Selasa, 30 September 2025.
Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arif Norkim, menyoroti persoalan sengketa lahan yang masih terjadi di Kelurahan Sabaru. Temuan ini disampaikan saat dirinya melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) III.
"Kami pihak ahli waris berharap upaya banding ini dapat memberikan keadilan dan mengembalikan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai warisan leluhur,"
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rihel, mengungkapkan kesulitan pemerintah daerah dalam menangani sengketa lahan akibat rusaknya arsip penting pasca konflik etnis tahun 2001.
DPRD Kabupaten Pulang Pisau (DPRD), prihatin atas permasalahan Masyarakat Desa Ramang. DRPD pun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perangkat desa Ramang, Senin 2 Juni 2025.
Kuasa hukum ahli waris, Edi Hariyanto, menjelaskan perbedaan mencolok antara titik koordinat dan batas tanah versi ahli waris dengan versi pemerintah.
"Keduanya memiliki legalitas yang jelas, dan ini terungkap ketika mediasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan,"
Rapat dengar pendapat (RDP) antara warga pemilik lahan jalan rawa panjang dengan perusahaan, PT Sinar Citra Cemerlang (SCC) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), menghasilkan 3 kesimpulan.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering meminta agar pemerintah terutama Provinsi Kalteng proaktif dalam upaya penyelesaian sengketa lahan di daerah ini.
Menyikapi terjadinya permasalahan sengketa lahan di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Polres Kotawaringin Barat menerjunkan personelnya untuk menggelar kegiatan mediasi dan pengamanan di tempat kejadian.
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) dibawah kepemimpinan Pudjirustaty Narang, terus berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang sedang menimpa Bumi Handep Hapakat tersebut.?
Kapolres Lamandau?AKBP Bronto Budiyono menyadari persoalan sengketa lahan di daerah setempat cukup tinggi. Terutama antara masyarakat dan korporasi. Meski ada beberapa sengketa lahan terjadi antar kelompok masyarakat.
Dia menjelaskan?sejumlah anggota melakukan pengamanan di lokasi yang bersengketa tersebut sudah empat bulan berjalan." Sejauh ini, situasi aman dan kondusif," pungkasnya singkat.
Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas menggelar rapat bersama dengan pemerintah daerah dan PT Sembilan Tiga Perdana (STP) terkait dengan sengketa lahan, bertempat di ruang rapat gabungan dewan pada Senin, 24 Oktober 2022.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), menggelar rapat koordinasi terkait penyelesaian permasalahan lahan antara masyarakat Babual Baboti, Kecamatan Kotawaringin Lama dengan PT?Usaha Agro Indonesia (UAI)?pada Jumat, 7 Oktober 2022.
Majelis Hakim Adat yang diundang DAD Kotim, secara bulat memutuskan menggugurkan hasil sidang adat Damang Cempaga Hulu.?
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur ?Jabiden Nadeak menilai camat, lurah dan kepala desa mempunyai peran penting untuk mencegah munculnya sengketa lahan dengan teliti dalam hal perizinan.
Abadi berharap kepada pemerintah agar menindak tegas berupa sanksi pencabutan izin usaha perkebunan, kepada perusahaan perkebunan seperti dan mengecek berkaitan kewajiban plasma ?aturannya ?sangat jelas ?sanksinya didalam Pasal 21 Permentan nomor 357/kpts/hk.350/5/tahun 2002 Pasal 21.
