Tag
Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) hasil hutan bukan kayu (HHBK) Izin usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Suparman menegaskan persoalan mereka bukan dengan Koperasi Cempaga Perkasa.
DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah terus berupaya ikut mengatasi dan mencegah?konflik akibat tumpang tindih maupun sengketa lahan, di antaranya melalui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pedoman penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) adat.
BORNEONEWS, Sampit - Budi Mulia dan Budi Santoso mengajukan gugatan secara perdata kepada Cahyaningtias Windiasari atas objek tanah di Jalan Jenderal Sudirman Km 16,77, Kelurahan Pasir Putih,…
Lurah Tumbang Tahai, Boiman dibantu Babinsa Koramil 1016-02/Bukit Batu Sertu Dahniar dan Bhabinkamtibmas melakukan mediasi masalah lahan warga, Kamis, 17 Februari 2022.
Rudianur berupaya bersama dengan Pemkab Kotim untuk bisa cepat menyelesaikan persoalan itu supaya tidak menumpuk.?
Sengketa perdata antara Yuspiansyah (penggugat) melawan Djoko Sumantri Cs (tergugat) terus berlanjut. Namun, Djoko Sumantri lagi-lagi tidak hadir.
Fakta sidang terungkap, Rabu, ?22 Desember 2021 kalau terdakwa diamankan, Kamis 30 September 2021 pukul 12.45 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Km 26 jalan masuk PT MAP Kelurarahan Pasir Putih, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Kariswan mengungkapkan pelaporan ini mewakili I.S selaku pemilik dan pemegang sertifikat hak milik nomor 81 tanggal 27 Maret 1984 yang memerintahkan agar dipasang papan plang diatas objek sengketa
Tersangka kepada jaksa mengaku salah atas apa yang sudah dilakukannya itu, bahkan dirinya menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Kabag Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Rody Kamislam?menyebut solusi kerjasama pengelolaan merupakan alternatif terbaik antara Koperasi Cempaga Perkasa, pemegang IUPHKm dengan PT Wana Yasa Kahuripan Indonesia (WYKI) anak perusahaan Makin Group.
Warga eks trans di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar)?mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa, apabila PTPN XIII tidak segera menyelesaikan permasalahan sengketa sertifikat yang seharusnya menjadi hak masyarakat.
Permasalahan antara PTPN XIII dengan masyarakat eks trans di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat (Koba), terkait tumpang tindih lahan dan sertifikat plasma sudah berlangsung lama.
Warga pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKn) Koperasi Cempaga Perkasa, Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur nyaris bentrok dengan PT Wana Yasa Kahuripan Indonesia (Makin Group).
Sengketa perdata antara Yuspiansyah (penggugat) melawan Djoko Sumantri Cs (tergugat) lanjut pada pembuktian setelah eksepsi tergugat tidak diterima oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit yang diketuai Doni Prianto.
Wakil Bupati (Wabup) Kotawaringin Barat (Kobar) Ahmadi Riansyah memimpin rapat?pembahasan antara masyarakat Parit Cina Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara (Aruta) dengan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) terkait permasalahan lahan antara perusahaan tersebut dengan masyarakat. Acara berlangsung di aula Pemkan Kobar, Selasa, 26 Oktober 2021.
Permasalahan tumpang tindih lahan antara PT Perusahaan Nusantara (PTPN) XIII dengan petani plasma di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat belum kunjung selesai hingga saat ini.
Bupati Seruyan Yulhaidir memimpin langsung mediasi sengketa tanah adat?Balai Karamat Bukit Padang?di Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan.
Sengketa pada lahan bangunan SD Negeri 1 Batu Raya di Dusun Muntak Jaya, Desa Tongko, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara. Sengketa itu terjadi antara Pemkab Barito Utara dengan warga bernama Aluy Arsiman yang menggugat ke pengadilan.
Persoalan sengketa yang berkepanjangan dianggap melibatkan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur akan dilaporkan ke Kementerian ATR/BPN.
Kepala Desa Ayawan,?Syahrudin meminta?agar masyarakat jangan dibuat resah dalam mengelola lahan. Itu ditegaskannya saat hadir dalam sidang pemeriksaan setempat, Senin, 28 Juni 2021.
