Tag
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kotawaringin Timur (Kotim), Alang Arianto, menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Dengan hampir satu juta hektar kebun sawit, baik milik perusahaan maupun masyarakat, muncul tantangan regulasi dan konflik kepentingan yang memerlukan penanganan dengan hati-hati.
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berkunjung ke Kalteng. Ia tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya pada Kamis, 27 Juni 2024.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo mengatakan sengketa dan konflik pertanahan khususnya di wilayah Kalteng harus dapat dicegah.
Korem 102 Panju Panjung mencatat selama Januari 2023-September 2023 di Kalimantan Tengah terdapat 69 kasus sengketa lahan.
Situasi di PT Hamparan Massawit Bangun Persada? (HMBP)1 di Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, dinyatakan dalam keadaan kondusif.
DPRD Gunung Mas gelar rapat dengar pendapat (RDP) antara perusahaan besar swasta (PBS) dalam hal ini PT. Archipelago Timur Abadi (ATA) dengan masyarakat Tumbang Lampahung Kecamatan Kurun.
Sejumlah warga Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau memblokir jalan menuju salah satu blok di areal perkebunan PT Menthobi Makmur Lestari (MML). Bahkan, mereka mengancam akan bertahan jika tuntutannya tidak dipenuhi.
Komisi II DPRD Kapuas kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang seyogyanya dengan dua Perusahaan Besar Swasta (PBS) yaitu PT Wira Utama Lestari (WUL) dan PT Semangat Usaha Agro (SUA) dan warga ini terkait persoalan lahan, bertempat di ruang rapat gabungan dewan, Selasa, 21 Februari 2023.
Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun menggelar sidang Pemeriksaan Setempat (PS), dalam perkara sengketa tanah yang saat ini berdiri Kantor Kelurahan Madurejo, yang diakui milik Alm Usir dan diwajibkan kepada kedua pengggugat sebagai Ahli warisnya, Jumat, 19 Agustus 2022.
Kepala Desa Lagan Kabupaten Barito Timur, Frans Singal menduga 250 hektare lahan usaha II yang menjadi hak 250 kepala keluarga transmigran di desa yang dipimpinnya, dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan batubara.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Dalam pengukuran ulang lahan milik Samadi (60), di Kelurahan Madurejo belakang islamic centre, TNI AU menyemprit Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kobar. Pasalnya, dokumen…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Warga jalan Karanggan kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandu, Kota Palangkaraya, Samadi (60) mengukur ulang tanahnya di belakang islamik center Kelurahan Madurejo…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Penyelesaian kasus sengketa lahan antara warga dan Pangkalan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat (Kobar) mulai terbuka. Pada 5 Januari 2017 lalu, DPRD Kobar…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) siap untuk melakukan pembahasan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kobar soal penyediaan anggaran yang dibutuhkan untuk…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun-DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) rencananya akan mengusulkan pembentukan Tim Pengawas, terkait pelaksanaan rekomendasi DPRD dalam penyelesaian konflik sengketa…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) akhirnya merilis hasil kerja penanganan sengketa lahan warga dan aset pemerintah daerah dengan Pangkalan…
