Tag
Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugur atau tidaknya (dismissal) perkara sengketa Pilkada 2024 terbebas dari intervensi.
Sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2024 yang dimohonkan oleh pasangan Sanidin dan Siyono akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 4 Februari 2025, dengan jadwal sidang pukul 19.30 WIB. Jadwal tersebut diumumkan MK melalui website resminya?www.mkri.id.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2019-2024 Wahiduddin Adams mengatakan para pihak yang bersengketa dalam Pilkada Serentak 2024 harus mempersiapkan dan menyusun alat bukti yang sah dan valid secara rapi di daftar bukti beserta fisiknya.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus 10 permohonan dari 32 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pada Kamis ini.
Sebanyak 32 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020 melaju ke persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian yang akan mulai digelar pekan depan oleh Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sebanyak 37 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 tidak berlanjut ke tahap pembuktian pada sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu, sehingga total perkara yang kandas sebanyak 100 permohonan.
BORNEONEWS, Jakarta - Sebanyak 30 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 diputus tidak diterima Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah…
Halikinnor, Calon Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) yang mendapatkan suara terbanyak pada Pilkada Kotim 2020 memberikan pernyataan setelah hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dibacakan.?
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan dari pasangan calon nomor 04, Muhammad Rudini Darwan Ali - Samsuddin, terkait sengketa Pilkada Kotawaringin Timur, tidak diterima. Selasa, 16 Februari 2021.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima permohonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, M Rudini Darwan Ali-H Samsudin, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur nomor urut 4 terkait gugatan pilkada.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan untuk 30 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.
Anggota gabungan Polda Kalteng melaksanakan apel gelar pasukan dan patroli skala besar untuk mengantisipasi Keputusan Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) perselisihan Pilkada 2020 yang berlangsung dilapangan Barigas Polda setempat, Selasa 16 Februari 2021.
Sidang putusan atas sengketa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) di Mahkamah Konstutusi (MK) digelar besok Selasa 16 Februari 2021.
Tim hukum pihak terkait pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur H Halikinnor-Irawati (HARATI), pada sidang di Mahkamah Konstitusi menegaskan klaim suara pasangan pemohon M Rudini Darwan Ali-H Samsudin (Kotim Bercahaya) tidak memengaruhi keunggulan pasangan Harati.
Rahmadi G Lentam sebagai salah satu Kuasa Hukum mewakili Sugianto Sabran dan H Edy Pratowo, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dalam pemilihan 9 Desember 2020 lalu, mengatakan bahwa ada 16 item yang terus diulang dalam pokok permohonan Ben Brahim dan Ujang Iskandar dalam tuntutan kepada KPU Provinsi Kalteng di Mahkamah Konstitusi.
Sidang pemohon sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kotawaringin Timur kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi.
?Hari ini, Rabu, 3 Februari 2021 sidang lanjutan Nomor Perkara 125/PHP.GUB-XIX/2021 terkait Pemeriksaan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kembali dilanjutkan.
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor-Muhidin meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan pasangan Denny Indrayana-Difriadi.
Proses gugatan sengketa Pemilihan Daerah (Pilkada) Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini sudah sampai proses di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sampai saat ini sengketa dan gugatan terkait pemilihan kepala daerah 2020 masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
