Tag
KENEGARAWAN hakim konstitusi sedang diuji. Apakah Mahkamah Konstitusi mampu menghadirkan keadilan substantif atau sekadar mahkamah kalkulator dalam penyelesaian sengketa Pilkada 2020. Sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa pilkada dimulai pada 26 Januari. Sebanyak sembilan hakim konstitusi berjibaku menyelesaikan 135 perkara hingga pengucapan putusan paling lambat pada 24 Maret.?
Dua pasang calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Muhammad Rudini Darwan Ali-Samsudin atau akrab disebut "Bercahaya" dan pasangan Halikinnor-Irawati atau "Harati", sama-sama optimistis menang dalam sidang di Mahkamah Konstitusi.
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, H Halikinnor-Irawati akan ambil bagian dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK)
Sidang gugatan sengketa Pilkada Kotim Tahun 2020 mulai digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu, 27 Januari 2021, di mana pasangan M. Rudini Darwan Ali-H Samsuddin selaku pihak pemohon dalam perkara tersebut optimis hasilnya akan berbuah manis
Sidang pemohon nomor perkara 14/PHP.BUP-XIX/2021 atas penetapan KPU yang diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, M Rudini Darwan Ali-H Samsuddin bergulir di Mahkamah Konstitusi RI secara virtual, Rabu, 27 Januari 2021.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan agar pemohon maupun kuasanya menyampaikan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan efisien dan tidak bertele-tele.
Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur (Kotim) nomor urut 1 H Halikinnor -Irawati (Harati) rencananya menghadiri pada sidang pendahuluan terhadap sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah yang digelar besok, Rabu, 27 Januari 2021,??di Mahkamah konstitusi (MK).
BORNEONEWS, Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengungkap tidak dapat menggelar sidang pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara daring sepenuhnya karena perlu mengecek data…
Calon gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana bersikeras meminta diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat menyampaikan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung dalam sidang selanjutnya.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang untuk 35 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020) dalam tiga panel di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.
Mahkamah Konstitusi meregistrasi sebanyak 132 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah 2020 dari total sebanyak 136 permohonan yang diterima.
Ihsan Maulana mengatakan untuk pemilihan gubernur, dari enam daerah dengan tujuh permohonan, terdapat dua permohonan yang dipastikan lolos ambang batas, yakni pemilihan gubernur Jambi dan Kalimantan Selatan
Mahkamah Konstitusi menerima 136 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdiri atas tujuh sengketa hasil pemilihan gubernur, 115 hasil pemilihan bupati, dan 14 hasil pemilihan wali kota
Mahkamah Konstitusi menerima?135 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdiri atas tujuh sengketa hasil pemilihan gubernur, 114 hasil pemilihan bupati, dan 14 hasil pemilihan wali kota
Gugatan? sengketa Pilkada Kalteng di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali ramai diperbincangkan setelah Ketua Tim Pemenangan Ben-Ujang, Sriosako menyatakan gugatan itu diterima dan akan mulai disidangkan pada 18 Januari 2021.
BORNEONEWS, Sampit - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), melakukan persiapan guna menghadapi gugatan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal ini ditandai dengan…
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, M Rudini Darwan Ali - H Samsudin bersama timnya menggelar jumpa pers terkait langkah hukum atas hasil Pilkada Kotim 2020.
Berdasarkan hasil pleno KPU di 13 Kabupaten dan 1 Kota Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng nomor urut 02 Sugianto Sabran-Edy Pratowo memperoleh suara terbanyak dengan selisih 3,2 persen dari rivalnya Ben Brahim-Ujang Iskandar.
M?Suherman mengingatkan masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) agar berhati-hati jika diminta menjadi saksi untuk memberikan keterangan palsu mana kala hasil Pilkada Kalteng 2020 digugat sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jelang digelarnya Pilgub Kalteng 2020 yang dilaksanakan 9 Desember 2020, KPU Kobar?gelar Rapat Kerja Persiapan Sengketa Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Serta Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2020, Selasa, 27 Oktober 2020.
