Tag
Di Kabupaten Katingan sejauh ini tidak kurang dari 60 orang tenaga honorer daerah kategori dua itu. Jumlah tersebut mengalami pengurangan dari sebelumnya lantaran sebagian telah diangkat menjadi PNS melalui tes.
Tenaga honorer/kontrak telah terdaftar sebagai anggota BPJS. Hanya saja pembiayaan iuran berasal dari tenaga honorer/kontrak tersebut
Dari tahun ke tahun kinerja ASN diharapkan terus meningkat. Karena itu pegawai harus terus meningkatkan semangat dan kemampuan dibidangnya sehingga akan membawa dampak positif untuk masyarakat
Pegawai honor di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang asik memperpanjang libur akhir tahun terancam mendapat potongan gaji.
Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus segera ditindaklanjuti pemerintah dengan mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaannya.
Kepada tenaga honorer K2 agar bersabar juga menunggu petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tentang PPPK
Permintaan tersebut dinilai wajar, lantaran masa kerja tenaga honorer K2 sudah 10 tahun ke atas. Bahkan tidak sedikit yang mengabdi di wilayah pelosok.
Harapan ini disampaikan perwakilan honorer saat mengikuti rapat dengan DPRD Kapuas dan pemkab
PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPPK sudah terbit, sehingga kemungkinan bertahap akan keluar juknis dan lain sebagainya lagi
Ketua DPRD Kapuas Algrin Gasan, mengatakan, salah satunya membahas berkaitan dengan nasib honorer K2 terkait munculnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Rapat tersebut untuk menindaklanjuti nasib dua ratusan tenaga honorer K2 yang tercatat di BKPSDM Kapuas ke depannya.
Beberapa poin tersebut berkaitan dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer K2 ke depannya, di antaranya berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebut sebagai salah satu solusi K2
DPRD Kapuas menerima kunjungan sejumlah honorer kategori dua yang beriniat menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka, Rabu (12/12/2018) siang.
Saat ini tenaga honorer di Bartim mencapai 4.000, sehingga terlalu membebani keuangan daerah
Bila hasilnya positif, tentunya mereka diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
Wakil Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Kapuas Widodo mengungkapkan jika aspirasi maupun permintaan pihaknya dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 tidak terpenuhi maka pihaknya akan tetap memperjuangkannya.
Mereka sudah mengabdi 10-15 tahun dan bertugas di daerah terpencil. Jadi sudah selayaknya mereka dianggkat menjadi CPNS 2018
Unjuk rasa honore yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia di depan Kantor DPRD Kabupaten Kapuas, Senin (17/9/2018) pagi, berlangsung damai.
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Algrin Gasan, menilai permintaan tenaga honorer kategori dua untuk dijadikan prioritas dalam penerimaan CPNS pada tahun ini merupakan hal yang wajar.
Aspirasi ini akan disampaikan berjenjang dari tingkat kabupaten ke provinsi, lanjutnya provinsi akan menyampaikan ke KemenPAN-RB.
