Tag
Seluruh tenaga kontrak yang ada di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) telah melaksanakan tes fisik sebagai salah satu rangkaian dan jadi bahan evaluasi kinerja selama tahun 2018.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari evaluasi kinerja tenaga kontrak di tubuh Satpol PP Kabupaten Kapuas selama satu tahun ini yang kemudian hasilnya akan diserahkan kepada Bupati Kapuas
Setelah melaksanakan uji kompetensi berupa tes tertulis pada hari ini, tenaga kontrak di jajaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas akan menjalani tes fisik.
Ada beberapa materi yang diujikan dalam 12 soal esai terasebut, di antaranya berupa pengetahuan umum anggota saat bertugas terutama yang berkaitan dengan Pemkab Kapuas.
Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP dan Damkar Kapuas terletak di Jalan Ahmad Yani tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Adapun uji kompetensi yang harus dikerjakan anggota berupa 12 soal esai.
Saat ini pemerintah daerah diperintahkan pemerintah pusat untuk mensosialisasikan menganai PPPK tersebut
Pendaftaran akan berlangsung akhir bulan ini dan untuk seleksi akan dilakulan awal Desember 2018
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas ini menyambut baik uji kompetensi tersebut untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar bisa lebih produktif.
Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi menginginkan gaji pegawai kontrak daerah bisa setara dengan upah minimum kabupaten yakni Rp2,7 juta per bulan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas, Panahatan Sinaga mengungkapkan tujuan dilaksanakannya uji kompetensi terhadap 35 tenaga kontraknya ialah sebagai salah satu tolak ukur penilaian dalam menentukan kontrak mereka tahun depan.
Uji konpetensi ini dilakukan untuk me-review kembali tenaga kontrak
Honor tenaga kontrak di lingkup Pemkab Kotawaringin Timur pada 2019 akan diatur kembali menyesuaikan dengan besaran upah minimum kabupaten.
DPRD juga akan membentuk tim kerja ke lapangan mengevaluasi kinerja, kalau memang ada yang kinerjanya tidak baik disarankan diganti dengan yang lebih produktif atau berkompeten sesuai aturan.
Gaji tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bakal dinaikan pada 2019 . Namun dampak dari kenaikan tersebut tenaga kontrak bakal dipangkas.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) akan menyetop penerimaan tenaga honorer atau kontrak di lingkup SOPD mulai tahun 2019 mendatang.
Bagi tenaga kontrak di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus bekerja maksimal. Jika tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan malas-malasan maka diancam akan diberhentikan.
Keberhasilan dunia pendidikan dan kesehatan di Kotim tidak terlepas dari terpenuhinya pemerataan SDM.
Anggota Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan menyebut, akan mendukung aksi demo damai yang dilakukan Kelompok Tani Dayak Misik asalkan mereka punya data akurat.
Adapun besaran gaji pegawai kontrak saat ini sebesar Rp 2,1 juta. Namun jika evaluasi tersebut dilakukan, bisa saja ada yang memiliki gaji Rp 3 juta atau lebih.
Setelah kemarin ratusan massa menggelar demo di Bundaran Besar Palangka Raya, hari ini mereka kembali menggelar aksi serupa tapi tempatnya berpindah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
