Tag
Polemil pemecatan tenaga kontrak masih belum membuahkan hasil. Bahkan tidak ada penyelesaiakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Senin (8/10/2018)
Ada sekitar 400 tenaga kontrak yang telah diberhentikan oleh Pemkab Kotim
Aksi demo ini menuntut kejelasan nasib terhadap 206 tenaga kontrak yang diberhentikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Saat ini tidak ada lagi Honorer K2, karena semua honorer TMT 2005 sudah terangkat pada seleksi CPNS tahun 2013 lalu.
Hasil tes akan diumumkan 19 September 2019 dan dilanjutkan dengan registrasi ulang 20 September 2018
Bupati Kotawaringin Timur, H Supian Hadi menegaskan tidak mau mengambil resiko terkait permasalahan banyaknya tenaga kontrak yang diberhentikan.
Hutan Kota yang berlokasi di wilayah Kecamatan Baamang itu sampai kini belum dihibahkan atau dijadikan sebagai aset milik pemerintah daerah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang H Syamsu mengkritik kebijakan pemecatan tenaga kontrak dinilai sebagai tindakan yang ceroboh.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun, mereka sudah menyiapkan anggaran untuk itu, seperti Damkar diusulkan pengangkatan sebanyak 195 petugas begitu juga guru diusulkan untuk penambahan.
Belum ada penjelasan dari pemkab terkait pemberhentian ratusan honorer mulai Agustus kemarin.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Supriadi meminta Pemkab Kotim bisa hadir dalam rekrutmen CPNS kali ini.
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H Supriadi mempertanyakan banyaknya tenaga kontrak di daerah ini dirumahkan. Bahkan ia menyayangkan mengapa itu sampai terjadi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat agar memberi jawaban rekomendasi Ombudsman terkait hasil evaluasi tenaga kontrak (tekon) 2018 yang diberhentikan.
Berbagai pihak mempertanyakan permasalahan 206 tenaga kontrak (tekon) yang diberhentikan. Menanggapi ini Badan Kepegawaiam Daerah (BKD) Kalteng mengaku menunggu arahan dari Sekertaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri.
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Panitia Khusus Penggunaan Hak Interpelasi Evaluasi Tenaga Kontrak di lingkup pemprov.
Permasalahan penerimaan tenaga kontrak yang dipermasalahkan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), mendapat masukan dan kritik dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo.
Rekrutmen tenaga kontrak harus sesuai kebutuhan SOPD dan SDM yang dibutuhkan memang sangat diperlukan
Insentif bagi lulusan sarjana lebih besar dari tenaga kontrak lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
Desakan ini disampaikan para tenaga kontrak saat menggelar aksi demo di kantor DPRD Kalimantan Tengah
Para tenaga kontrak melihat ada keganjilan dalam memberikan penilaian, karena melihat ada yang kinerjanya bagus tapi tetap diberhentikan
