Tag
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan, terus menyosialisasikan?penyelesaian perselisahan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaao?yang berdampak pada kepentingan daerah.
Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengingatkan pentingnya berbagai pihak untuk mengawal banyak regulasi terkait sektor kelautan dan perikanan yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.
Direktur Bina Kelembagaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Hery Sutanto mengatakan Undang-Undang "Omnibus Law"?Cipta Kerja membuka celah penguatan strategi K3 nasional untuk periode 2021-2025.
Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo), Muh Zulficar Mochtar mengingatkan pemerintah untuk bisa lebih bersinergi dalam penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja karena dalam regulasi tersebut ada yang berpotensi tumpang tindih.
Penyandang disabilitas dan mahasiswa yakni Putu Bagus Rendragraha dan Simon Petrus Simbolon mengajukan gugatan pengujian formil dan materiil Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Puluhan buruh gabungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) meminta agar Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (CK).
Ketua Komisi XI DPR,?Dito Ganinduto mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan instrumen UU Cipta Kerja dan beragam regulasi yang merupakan turunan dari produk perundangan tersebut.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pelaku usaha Jepang memandang Undang-undang Cipta Kerja penting untuk meningkatkan kepercayaan diri para investor dan calon investor.
Sebanyak 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diundangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Pernyataan PBHI ini disampaikan dalam rangka mengklarifikasi berita yang pernah dimuat di Antaranews yang berjudul "UU Cipta Kerja dinilai produk hukum untuk buka lapangan kerja"
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sebagian aspirasi pers telah ditampung dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun peraturan turunannya.
Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN akan menggelar webinar bertema "Arah Kebijakan Pertanahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja" dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional, Kamis siang, 4 Februari 2021.
Pemerintah mengebut penyelesaian 54 aturan turunan UU Cipta Kerja yang terdiri atas 49 peraturan pemerintah (PP) dan lima peraturan presiden (perpres) untuk mendorong penyediaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menambah delapan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu mengenai sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI Kahar Cahyono mengutarakan rencana tersebut dalam demonstrasi di Silang Barat Daya Monas, Jakarta Pusat.
Sidang tersebut sedianya diagendakan untuk mendengar keterangan dari DPR dan pemerintah, tetapi DPR berhalangan hadir dan pemerintah dalam kesempatan itu meminta penundaan.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kodrat Wibowo mengapresiasi tugas pemerintah yang telah menyelesaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terlebih lagi di dalam UU tersebut dan turunannya pemerintah selalu memasukkan pertimbangan persaingan usaha yang sehat.
Akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, menilai pengembangan UMKM dan koperasi dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) merupakan titik penting dalam pemulihan ekonomi nasional.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai kehadiran UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menggairahkan investasi dan perdagangan internasional.
Sesditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional, Muhammad Shafik Ananta Inuman menjelaskan mengenai apa yang dimaksud sebagai objek kawasan telantar dan objek tanah telantar dalam UU Cipta Kerja yang dibahas lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Pemerintah terkait penertiban kawasan dan tanah telantar.
