Tag
Sesditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional, Muhammad Shafik Ananta Inuman mengatakan, ada perbandingan pengaturan terkait penertiban kawasan dan tanah telantar sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja.
Sesditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional, Muhammad Shafik Ananta Inuman menyampaikan ada banyak definisi yang dimasukkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya UU Cipta Kerja.
Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Institut Pertanian Bandung atau IPB, Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA beri catatan-catatan penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
?Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Institut Pertanian Bandung atau IPB, Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA mengatakan bahwa ada beberapa prasyarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu jika ingin mencapai tujuan dari UU Undang-Undang nomor 11 tentang Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk peningkatan lapangan kerja bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia
Praktisi Hukum dan Staf Pengajar Universitas Al Azhar Indonesia, Dr Sadino mengatakan bahwa penerapan sanksi denda dalam Undang-Undang Cipta Kerja perlu diperjelas di dalam Peraturan Pemerintah.
Perlu dimuat dalam ayat ini bentuk kemitraan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan pada kegiatan usaha produktif perkebunan
Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu menurut Sadino dilakukan sesuai?ketentuan peraturan perundangan
Pada ayat 2 di pasal yang sama menurut Sadino harus dimasukkan bahwa kewajiban memfasilitasi 20 persen pembangunan kebun masyarakat
Pengamat pasar modal dari Finvesol Consulting, Fendi Susiyanto menilai kehadiran UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa efek positif pada pasar modal.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Profesor Arry Bainus menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dapat memberikan akses serta mendorong kemudahan bagi perdagangan internasional.
Praktisi Hukum dan Staf Pengajar Universitas Al Azhar Indonesia, Dr Sadino mengatakan bahwa review terkait sanksi terkait dengan pelanggaran batas luasan minimum areal perkebunan agar penerapan sanksi dalam Pasal 7 RPP bidang Pertanian, pelaksanaan sanksi administratif secara berjenjang bukan secara satu kesatuan atau multidoor.
Praktisi Hukum dan Staf Pengajar Universitas Al Azhar Indonesia, Dr Sadino mengatakan bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentunya untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja. Oleh karena itu, jangan sampai aturan yang ada malah mempersulit para pemberi kerja.
Karena objek tanah terlantar menurutnya meliputi banyak sekali ketentuan, salah satunya ialah tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh atas dasar penguasaan
Lembaga kajian ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai kepastian pesangon bagi pekerja lebih terjamin dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai implementasi UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) harus dikawal bersama sehingga dapat mempercepat arus investasi ke dalam negeri.
BORNEONEWS, Jakarta - Akademisi UIN Walisongo Semarang M Harun menilai aturan pesangon dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menguntungkan pekerja maupun pengusaha. "Perbandingan UU…
Ketua Tim Serap Aspirasi (TSA) Franky Sibarani meminta agar aturan pendaftaran usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam UU Cipta Kerja dapat dipermudah, baik dilakukan secara daring maupun luring.
Praktisi Hukum dan Staf Pengajar Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Sadino mengatakan bahwa UU Cipta Kerja atau Omnibus Law memang merupakan sesuatu yang baru untuk Indonesia. Karenanya perlu dipelajari dan dipahami dengan baik agar baik dalam penerapannya.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengangkat tiga topik yaitu Sektor Pertanian, Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Tanah Terlantar dan dimoderatori oleh Dosen Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB yang juga Kelompok Studi Sawit IPB.
