Wakil Ketua I DPRD Kalteng Ajak Masyarakat Bijak Bermedia Sosial demi Cegah Jeratan UU ITE
Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan hati-hati dalam menggunakan media sosial.
Tag
Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan hati-hati dalam menggunakan media sosial.
Seorang konten kreator di Sampit?Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berinisial FR dilaporkan ke polisi karena disebut melakukan pencemaran nama baik seorang wartawan, Agus Salim.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan pemilik akun yang membuat cuitan terkait ancaman akan menembak calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Marcos Sebastian Tuwan menjalani eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Lapas Kelas IIA Palangka Raya, Senin, 10 Juli 2023.
Sandy menambahkan pihaknya sudah mengajukan tiga orang saksi dan dua dari saksi itu telah diperiksa kepolisian.
Alfi Andra Fahrian (24) terdakwa tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Selasa, 9 Agustus 2022.
RA, SA dan NA tiga wanita dalam perkara pemerasan melalui media sosial dituntut pidana penjara selama 1 tahun penjara.
Koordinator Aliansi Dayak Bersatu, Ingkit Djaper melaporkan Admin Group, dan Youtube Hatue Bakena ke Polda Kalteng atas dugaan provokasi dan ujaran kebencian disertai ancaman pembunuhan terhadap Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ari Wibowo mengusulkan variasi sanksi pidana berupa kerja sosial untuk perkara yang melibatkan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Musisi I Gede Ari Astina alias Jerinx akan tetap mengupayakan keadilan restoratif (restorative justice) untuk menyelesaikan masalah hukumnnya dengan pegiat media sosial, Adam Deni.
BORNEONEWS, Jakarta - Anggota Polda Metro Jaya menangkap seorang lulusan sarjana komputer berinisial RR lantaran memalsukan laman (website) Kementerian Sosial dan menyebarkan informasi hoaks. RR…
Praktisi hukum Suriansyah Halim menegaskan fintech atau pelaku pinjaman online (pinjol) yang menyebarkan data pribadi dapat dijerat dengan undang-undang ITE.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta mengapresiasi langkah pemerintah yang?akan merevisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan meminta pemerintah segera mengajukan draf revisi UU tersebut ke DPR.
Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Peduli Bangsa Nusantara (DPP PBN), Rahmat Bastian?meminta pasal tentang penghinaan presiden dalam RUU KUHP sebaiknya dihilangkan demi prinsip kesetaraan kedudukan di muka hukum.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan revisi terbatas pada Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menghilangkan multitafsir.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih terus bergulir hingga hari ini, ditandai dengan pertemuan Tim Kajian UU ITE dengan pakar dan publik.
Mayoritas anak muda Indonesia berpendapat bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu direvisi untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat, demikian hasil survei lembaga survei Indikator Politik Indonesia.
Perdebatan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terus bergulir antara pihak yang menginginkan revisi dan menolak revisi.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf berpendapat, jika dilihat dari segi hukum revisi UU ITE tersebut sebenarnya ingin memadukan, menemukan, mengintegrasikan citra hukum dengan keadilan, sebagaimana pernah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo.