Tag
Sisi-sisi pencegahan munculnya pelaku-pelaku kejahatan menjadi sesuatu yang dominan di dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Lantas bagaimana polisi menyiasati situasi kekinian ketika pengkajian ataupun revisi UU ITE berjalan, di sisi lain UU ini masih berlaku di masyarakat?
Founder Media Kernel, Ismail Fahmi melihat pro revisi UU ITE sangat besar. Di sini menurut dia, peran utama media massa untuk membangun percakapan publik yang benar.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono membeberkan data laporan kepolisian terkait UU ITE meningkat setiap tahunnya. Hal ini disampaikannya dalam webinar bertajuk Menyikapi Perubahan Undang-Undang ITE yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat pada Rabu, 10 Maret 2021.
Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE perlu sejumlah pertimbangan karena pesatnya penggunaan internet.
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Prof Henri Subiakto mengatakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukanlah kitab suci, sehingga layak direvisi untuk perbaikan ke depannya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan terdapat kecenderungan peningkatan laporan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) setiap tahunnya.
Sejumlah asosiasi media yang terkonfirmasi hadir antara lain, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan LBH Pers
Men Gumpul Cilan Muhammad, merupakan kuasa pendamping? pemilik sertifikat atas nama Suratno, Dilar dan Suparno di Jalan Hiu Putih wilayah Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya memenuhi panggilan Ditreskrimsus Polda Kalteng guna memberikan keterangan terkait postingan di Akun Facebooknya.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya mendorong pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Tim kajian Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bentukan Menko Polhukam Mahfud MD akan melibatkan berbagai narasumber, termasuk pelapor dan terlapor dari tindak pidana ITE.
Aktivis media sosial Enda Nasution mengatakan bijak dalam bermedia sosial tidak cukup dengan regulasi, tetapi edukasi secara masif perlu juga dilakukan untuk membangun iklim dan ruang dunia maya menjadi sehat dan beradab.
Anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo menilai Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terkait pedoman bagi penyidik Polri dalam tangani kasus UU ITE, memiliki semangat yang sangat konstruktif terhadap demokrasi dan hak berekspresi masyarakat Indonesia.
Koordinator Penggerak Millenial Indonesia (PMI) Adhia Muzakki menyambut positif surat edaran yang dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo soal penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE),
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menyebutkan kementeriannya membentuk dua tim untuk melakukan revisi UU No 11 Tahun 2018 tentang informasi…
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai filosofi dan tujuan dibuatnya UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perlu dikembalikan pada niat awal pembentukannya.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai arahan Presiden Joko?Widodo untuk merevisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus ditindaklanjuti jajaran pemerintahan dengan membuat kajian komprehensif terhadap revisi UU tersebut.
Kapolri meminta agar dalam kasus ITE yang menjadi pelapor haruslah korban, bukan orang lain.
Anggota DPR RI menilai revisi terhadap Undang-Undang No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus selaras dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi terkini.
Presiden Joko Widodo mendapat dukungan Koalisi Masyarakat Sipil untuk membuka ruang revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya mengedepankan upaya mediasi dalam menangani kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
