DPRD Palangka Raya Lanjutkan Pengawasan Keuangan Pemko
Hari ini dewan mengadakao rapat internam guna membahas laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2018
Tag
Hari ini dewan mengadakao rapat internam guna membahas laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2018
Dewan Perwakilan Rakat Daerah Sukamara mengapresiasi prestasi pemerintah kabupaten. Seperti raihan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualain dari BPK RI untuk ketujuh kalinya.
Bupati Sukamara Windu Subagio mengatakan, memertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, merupakan tanggungjawab moral penyelenggara pemerintahan.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah menginginkan raihan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalteng terus dipertahankan.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Hj Umi Mastikah berharap predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang diraih dapat dipertahankan. Bahkan dia ingin, opini dari Badan Pemeriksa Keuangan itu menjadi semacam tradisi untuk dipertahankan.
Fraksi-fraksi pendukung DPRD Kabupaten Gunung Mas mengapresiasi keberhasilan pemkab yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian, untuk pengelolaan anggaran tahun 2018.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti, mengapresiasi atas prestasi Pemerintah Kota Palangka Raya yang meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI.
Ada beberapa langkah yang dilakukan Pemkab Kotawaringin Timur hingga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Sehingga ke depannya predikat opini WTP ini bisa terus dipertahankan berkat koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintahan yang baik
Bupati Sukamara Windu Subagio bersyukur atas keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk kali ke-7.
Ketua Fraksi Partai PAN - Nasdem DPRD Kotawaringin Timur Syahbana meminta agar pemkab setempat mempertahankan capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan kembali mendapat predikat WTP ini menjadi motivasi kerja lebih baik ke depan, kekurangan dalam pengelolaan keuangan dan transparasi merupakan hal pembelajaran buat semua
Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Riduanto. mengapresiasi sistem pengelolaan dana non tunai yang diterapkan pemko.
Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Riduanto mengatakan, prestasi pemerintah kota yang untuk ketiga kalinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, merupakan penggambaran tata kelola pemerintahan.
Ketua DPRD Kabupaten Katingan Ignatius Mantir L Nussa mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Katingan yang kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2018.
Pemkab Katingan kembali meraih penilaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2018.
Pemerintah Kabupaten Lamandau meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018.
Kabupaten Pulang Pisau kembali meraih opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah.
Yang terpenting harus dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah tindaklanjut dari rekomendasi BPK
Opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2018 ini merupakan yang ke 3 kalinya