Tag
Dengan diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke lima kalinya secara berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras dari seluruh pihak, baik bagi pemerintah maupun unsur masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Keberhasilan ini bisa menjadi motivasi para pegawai untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kinerja mereka agar ke depan WTP dapat kembali diraih
Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang ketiga kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Kalteng.
Pemkab Kotawaringin Barat berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dalam penyelenggaraan laporan keuangan
Pemkab Kapuas kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Hasil ini merupakan yang ketiga diterima oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Kalteng.
Pemerintah Kotawaringin Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pada 2018, dari Badan Pemeriksa Keuangao Republik Indonesia Perwakilan Kalteng.
Bupati Barito Utara Nadalsyah didampingi Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Jainal Abidin menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemerikasaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng.
Keseriusan pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan WTP demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, transparan
Pemerintah Kabupaten Barito Timur kembali menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk kali kelima- Badan Pemeriksa Keuangan RI masih menemukan sejumlah masalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2018.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2018 dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia .
Secara nasional hingga saat ini sebanyak 378 dari 542 pemerintah daerah telah memperoleh WTP.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara bertekad mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten untuk kelima kalinya.
Pemerintah Kabupaten Sukamara berharap laporan APBD tahun anggaran 2018 kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
Saat ini telah memasuki tahun keempat LKPD, pihak BPK berharap Kabupaten Kapuas kembali mendapatkan opini tersebut.
Kalangan DPRD mengapresiasi SOPD yang bekerja maksimal dalam meningkatkan PAD. Bukan bagi SOPD yang justru banyak belanja tapi sedikit PAD.
Opini dari BPK merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Perolehan WTP merupakan wujud nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara patuh dan taat dalam pelaksanaan berbagai aturan dan ketentuan yang harus dipedomani dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Daerah yang mendapatkan opini WTP dengan indikator-indikator pencapaiannya sangat baik akan mendapatkan bonus berupa insentif daerah. Kabupaten Pulang Pisau pernah mendapatkan insentif daerah sebesar Rp48 miliar/
ASN Pulang Pisau diimbau terus tingkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
