Tag
Bupati Murung Raya (Mura* Perdie mengapresiasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) sehubungan dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah terkait hasil audit BPK RI.
Bupati Murung Raya Perdie MA gembira mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah terkait hasil audit BPK RI. Ia mengaku menyukai kinerja para aparatur sipil negara (ASN) yang ia pimpin.
Diharapkan tahun berikutnya Pemkab Barito Utara memperioleh opini WTP dari BPK
Kinerja para SOPD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban atas opini WTP tersebut harus lebih ditingkatkan.
Bupati Sukamara Ahmad Dirman berharap agar prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah berhasil diraih pada masa jabatannya bisa terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan ke arah lebih baik lagi.
Prestasi ini didapat sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 dan menjadi salah satu daerah terbanyak meraih pernghargaan tersebut di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana menyebut status pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan pada 2015 dan 2016 bisa ditinjav ulang dan bisa saja berubah, berkaitan skandal raibnya Rp35 miliar darj kas daerah.
BPK berharap Pemkab Katingan tetap bersemangat untuk melakukan upaya-upaya perbaikan agar dapat meraih opini WTP kembali pada tahun mendatang.
Di 2015 dan 2016 ada kesulitan BPK RI Perwakilan Kalteng mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan di LKPD Pemkab Katingan. Penyebabnya, uang Rp 35 miliar itu disimpan di bank yang berada di luar daerah.
Katingan gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI seperti tahun lalu, gara-gara tersangkut dana misteri sebesar Rp35 miliar.
Penjabat Sementara Bupati Seruyan Leonard S Ampung mengaku bangga atas torehan WTP tiga kali berturut-turut tersebut, meski masih ada yang harus diperbaiki.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2017 dilakukan secara bertahap.
Pemkab Barito Timur berhasil mempertahankan prestasi serupa yang diraih pada tahun lalu.
keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendapatkan penghargaan predikat WTP yang keempat kali merupakan keberhasilan kita bersama dan buah dari kerjasama eksekutif dan legislatif bekerja keras, ikhlas dan tuntas.
Untuk meraih opini WTP dari BPK memang tidak mudah. Pasalnya banyak penilaian yang dilakukan pada laporan keuangan dan aset.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas telah dua kali berturut-turut mendapat opini WTP dari BPK, yakni laporan keuangan 2016 dan 2017.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan raihan serupa yang keempat kalinya secara berturu-turut.
Butuh waktu lama untuk mencapai status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Kalteng.
Opini WTP tersebut, merupakan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kalteng tahun anggaran 2017 yang diperiksa 2018. Hebatnya, torehan ini yang keempat kalinya sejak 2014.
Kebijakan ini diterapkan agar SOPD lebih serius menyampaikan laporan keuangan masing-masing. Sebab, laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai batas waktu
