Tag
Dalam deklarasi itu, Kapolres Pulang Pisau dan jajaran menyampaikan bersedia menyelenggarakan pelayanan yang bersih dari KKN, meningkatkan pelayanan, dan bersedia menerima sanksi apabila terbukti korupsi.
Polres Pulang Pisau, Jumat (15/2/2019), menggelar Pencanangan Zona Integritas Polres Pulang Pisau Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Kesadaran dan komitmen bersama tersebut dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Harapan Kapuas bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Harus ada pelayanan yang baik terhadap masyarakat untuk menuju Kapuas yang lebih sejahtera
Pencanangan zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan PN Kapuas, sebagai bagian dari kesungguhan instansi peradilan.
Pencanangan yang bertempat di ruang sidang utama tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi yang bersih melayani (WBBM).
Pengadilan Negeri Sampit berhasil mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi serta birokrasi bersih dan melayani berkat dukungan pemkab dan masyarakat Kotim.
Pengadilan Negeri Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, mencanangkan pembangunan zona integritas dan pernyataan siap melaksanakan maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.
Bupati berharap pembangunan dapat berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat, koridor hukum dan dapat mencapai target kinerja guna mempercepat tujuan pembangunan.
Pencanangan itu dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Zona integritas ini adalah bagian dari reformasi birokrasi dan ini untuk PN Kelas II akan dilakukan penilaian oleh Mahkamah Agung.
Kegiatan yang dilaksanakan tersebut sebagai tindaklanjut dan instruksi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam rangka mewujudkan pelayanan yang bersih dan bebas korupsi.
Dalam rangka komitmen menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi, Pengadilan Agama Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan deklarasi pencanangan zona integritas.
Bila pelaksaan sistem E atau digitalisasi tidak bejalan dengan baik, Pemerintah Kota Palangka Raya bakal terkena sanksi dari pemerintah pusat.
Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih transparan melakukan tiga cara digitalisasi sesuai dengan program dari Kemenpan.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyebut, langkah awal untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih serta melayani ialah dengan menata sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi.
Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, di Kantor Pengadilan Agama.
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Zulkarnaen menyambut baik atas pencanangan zona integritas di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, sehingga bisa bebas dari yang namanya kolusi, korupsi dan nepotisme melalui komitmen tersebut.
Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang dapat diukur menggunakan nilai persepsi korupsi atau survei eksternal dan presentasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Zona integritas akan dapat meningkatkan lagi pelayanan dengan maksimal terhadap masyarakat karena bebas dari yang namanya KKN, yang tentunya sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap kinerja dalam melayani.
