BORNEONEWS, Buntok - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan meminta PT Pertamina menambah kuota bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax di wilayah setempat.
Permintaan itu disampaikan menyusul masih terbatasnya pasokan Pertamax yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Untuk BBM jenis Pertamax di daerah ini masih kurang, sehingga kita mengharapkan kuotanya ditambah," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Barito Selatan, Yoga, di Buntok, Selasa, 12 Mei 2026.
Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi, pengelola SPBU sebelumnya sudah mengajukan penambahan kuota Pertamax kepada PT Pertamina.
Ia menjelaskan, pasokan yang dikirim saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Sementara untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar, kuota pengirimannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Minimnya pasokan Pertamax tersebut menjadi salah satu penyebab utama antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU dalam beberapa hari terakhir ini," katanya.
Melalui rapat koordinasi bersama Polres dan pengelola SPBU, Pemkab Barito Selatan berencana mengambil langkah konkret dengan meminta penambahan kuota BBM kepada PT Pertamina melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM setempat.
"Rapat koordinasi yang dilaksanakan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sidak dan pembinaan yang dilakukan pemerintah kabupaten di sejumlah SPBU pada Minggu, 10 Mei 2026," terangnya.
Selain itu, Yoga juga meminta pengelola SPBU lebih tegas dalam pelayanan. Salah satunya dengan menolak pembelian BBM menggunakan jeriken agar distribusi lebih diprioritaskan kepada masyarakat umum dan bukan pelangsir.
Ia juga meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan membantu pengaturan arus lalu lintas serta pelayanan di sekitar SPBU.
"Selama masih ada aktivitas pelangsiran di SPBU, kami meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan membantu pengaturan arus lalu lintas dan pelayanan, agar masyarakat yang benar-benar memerlukan BBM bisa terlayani dengan baik," pintanya.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Barito Selatan, Harmito, menyampaikan pemerintah daerah segera membuat surat rekomendasi resmi untuk meminta tambahan kuota pengiriman BBM ke Pertamina.
Ia menerangkan, kelangkaan BBM yang terjadi di Barito Selatan dipicu terbatasnya pasokan distribusi. Karena itu, pihak SPBU diharapkan dapat melakukan pengaturan pelayanan secara lebih tertib.
Menurut Harmito, keberadaan pelangsir juga berkaitan dengan kebutuhan BBM di sejumlah kecamatan yang jauh dari SPBU, terutama wilayah pinggiran Daerah Aliran Sungai atau DAS Barito.
"Kita meminta SPBU melakukan pengaturan distribusi dan pelayanan agar bisa berjalan tertib, sehingga kebutuhan masyarakat di daerah ini bisa tetap terpenuhi," demikian Harmito.
