PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terus memperkuat upaya penurunan prevalensi stunting melalui evaluasi kebijakan dan strategi penanganan yang lebih tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta saat menghadiri sekaligus membuka secara resmi Ekspose Akhir Kajian Efektivitas Kebijakan Konvergensi Stunting dalam Menurunkan Prevalensi Stunting di Kabupaten Pulang Pisau, yang dilaksanakan Bapperida Kabupaten Pulang Pisau di Aula Bapperida, Rabu, 19 Agustus 2026.

Ahmad Jayadikarta mengatakan, kajian tersebut penting untuk memastikan kebijakan dan program penanganan stunting yang dilakukan pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap penurunan prevalensi stunting di daerah.

Menurutnya, kajian tersebut disusun oleh para akademisi yang memiliki kompetensi di bidangnya sehingga hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi bagi pemerintah daerah.

“Para penyusunnya adalah dosen-dosen yang memang sudah pakar di bidangnya. Harapan kita dengan adanya kegiatan ini, apalagi ini sudah ekspose akhir, apa yang kita inginkan nantinya bisa tepat sasaran,” kata Ahmad.

Ia menyebutkan, berdasarkan data yang ada, prevalensi stunting di Kabupaten Pulang Pisau masih berada di angka 27,9 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran 24 persen.

Karena itu, Pemkab Pulang Pisau menargetkan berbagai upaya yang dilakukan ke depan mampu menekan angka stunting hingga berada di bawah 20 persen.

“Kita harapkan stunting bisa turun setidaknya di bawah 20 persen. Sekarang ini masih 27,9 persen,” ujarnya.

Ahmad menjelaskan, pemerintah daerah masih menunggu pembaruan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebagai salah satu rujukan dalam melihat perkembangan prevalensi stunting.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap menyiapkan dukungan anggaran melalui perangkat daerah terkait untuk mendukung berbagai program penanganan stunting.

“Ada beberapa dinas yang terkait dengan stunting ini. Kita selalu menyiapkan anggaran sesuai bidang masing-masing,” katanya.

Menurut Ahmad, strategi pencegahan stunting ke depan tidak cukup hanya berfokus pada balita yang sudah mengalami stunting. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak sebelum kehamilan, termasuk mencegah perkawinan pada usia dini.

“Stunting ke depannya itu mulai dari menghindari perkawinan usia dini. Dari situ dulu, baru bagaimana penanganan ibu hamil sampai melahirkan bayi. Ini yang perlu kita cegah saat ini,” jelasnya.

Ia mengatakan, pendekatan tersebut perlu diperkuat karena penanganan stunting merupakan proses panjang yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

“Kalau kemarin memang fokus sasaran kita langsung kepada balita yang kena stunting. Jadi stunting bukan hanya karena pendek, tetapi karena memang ada yang kurang gizi,” pungkasnya. (RETHA/H)