BORNEONEWS, Sampit - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Halikinnor mengatakan peningkatan jalan di kawasan seberang Sungai Mentaya dari Cempaka Mulia Timur hingga perbatasan Pagatan, Kabupaten Katingan, menjadi alternatif membuka akses darat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
"Peningkatan akses tersebut juga berpotensi memperkuat hubungan ekonomi masyarakat Kotim dan Katingan. Selama ini masyarakat Pagatan yang membutuhkan berbagai kebutuhan maupun aktivitas perdagangan masih banyak menuju Sampit," katanya di Sampit, Senin.
Oleh karenanya Pemkab Kotim menyampaikan usulan peningkatan tersebut saat melaksanakan rapat koordinasi melalui konferensi video bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Peningkatan Jalan Nasional (BPJN).
“Harapan kita, jalannya saja ditingkatkan sampai ke Kampung Melayu hingga perbatasan Pagatan. Mudah-mudahan dengan koordinasi kita melalui pihak balai dan Kementerian PU, jalan itu bisa dibantu oleh pemerintah pusat,” kata bupati.
Halikinnor juga menilai peningkatan jalan justru dapat memberikan manfaat lebih luas karena jalur tersebut melintasi sejumlah kawasan permukiman dan desa di seberang Sungai Mentaya. Akses tersebut nantinya dapat menghubungkan kawasan Kotim dengan wilayah Pagatan di Kabupaten Katingan.
“Kalau jalan itu terbuka, kiri dan kanannya akan tumbuh. Nanti akan tumbuh pemukiman dan tempat-tempat ekonomi di situ,” ujarnya.
Ia menyebutkan, panjang jalan dari Desa Cempaka Mulia Timur ke Kampung Melayu sekitar 90 kilometer. setidaknya ada dua kecamatan di Kotim yang dilewati jalan tersebut, yakni Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut.
Dari sisi teknis, kawasan Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau saja masih membutuhkan penanganan infrastruktur yang cukup besar.
Berdasarkan data yang dibahas dalam rakor, dari total panjang ruas sekitar 1.421 meter, sekitar 1.169 meter atau 82,3 persen masih menggunakan konstruksi jalan atau titian kayu serta dilengkapi dua jembatan.
Lebih lanjut, kondisi kawasan tepian Sungai Mentaya membutuhkan kajian khusus, terutama terkait pasang surut, erosi dan daya dukung tanah.
Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur permanen membutuhkan sinergi pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat.
ANTARA
