BORNEONEWS, Sampit - Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta kawasan Bundaran KB Sampit ditata secara menyeluruh seiring perkembangan permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar titik nol ruas Jalan Sampit-Samuda tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Abdul Hafid mengatakan, pembenahan kawasan Bundaran KB perlu dilakukan agar lingkungan sekitar lebih tertib, representatif dan mendukung aktivitas masyarakat.
"Saya sudah mendapatkan informasi bahwa ruas jalan dari Bundaran KB merupakan kewenangan provinsi, sedangkan Bundaran KB sendiri menjadi kewenangan kabupaten. Karena itu, saya mengusulkan agar kawasan bundaran ini juga ditata oleh provinsi," kata Abdul Hafid, Minggu, 4 Oktober 2026.
Menurut dia, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten tidak semestinya menjadi hambatan untuk membenahi kawasan tersebut. Terlebih, kawasan Bundaran KB kini berkembang dengan munculnya permukiman, tempat usaha dan berbagai kegiatan masyarakat.
Penataan juga perlu dirancang secara terpadu. Tidak hanya memperbaiki bagian bundaran, tetapi turut mencakup drainase, trotoar, pelebaran jalan serta lingkungan di sekitarnya.
"Saya mengusulkan penataan kawasan Bundaran KB ini dapat masuk pada tahun anggaran 2027. Semoga dengan penataan oleh provinsi, pemerintah kabupaten juga terdorong untuk menata bundaran ini sehingga ke depan bisa lebih ikonik dan menjadi salah satu titik wisata baru," ujarnya.
Abdul Hafid yang juga Ketua DPD PAN Kotawaringin Timur (Kotim) tersebut menyebut kawasan tersebut memiliki nilai sejarah bagi masyarakat. Nama Bundaran KB selama ini merujuk pada tugu yang menjadi simbol program Keluarga Berencana (KB) dan telah dikenal masyarakat sejak lama.
Usulan tersebut mendapat perhatian dari Dinas PUPR Provinsi Kalteng. Peninjauan kawasan Bundaran KB dilakukan bersama Kabid Bina Marga PUPR Kalteng Chandra Puji Asmara yang mewakili Kepala Dinas PUPR Kalteng Juni Gultom.
Chandra mengatakan, apabila rencana penataan direalisasikan, pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar kawasan perlu dilibatkan sejak awal melalui sosialisasi.
"Penataan bundaran ini juga akan mencakup pembangunan drainase sekaligus trotoar, termasuk untuk rencana pelebaran jalan di area bundaran," jelas Chandra.
Ia menegaskan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan warga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan, terutama apabila penataan berdampak terhadap area di sekitar bundaran.
Camat Mentawa Baru Ketapang Irpansyah mendukung rencana tersebut. Pemerintah kecamatan siap membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat apabila penataan kawasan Bundaran KB mulai dilaksanakan.
"Ini sangat bagus sekali apabila provinsi melakukan penataan terhadap lokasi tersebut. Kami akan melakukan sosialisasi apabila nantinya penataan ini dilaksanakan," tandas Irpansyah. (DEWI PATMALASARI/y)
