BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arif M Norkim, mendorong pemerintah menghadirkan rumah sakit khusus paru di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng). Keberadaan fasilitas kesehatan tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat.
Arif menilai, persoalan kabut asap tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat. Paparan asap dalam kondisi kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki penyakit pernapasan.
"Kalteng membutuhkan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan penanganan secara khusus bagi masyarakat dengan gangguan paru dan pernapasan. Kebutuhan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, terlebih ketika kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah," katanya, Jumat, 16 Oktober 2026.
Ia berharap, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota dapat mengkaji secara serius kemungkinan pembangunan rumah sakit khusus paru. Kajian tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi fasilitas kesehatan yang tersedia, serta kemampuan anggaran daerah.
“Rumah sakit khusus paru ini penting untuk dipikirkan. Kita ingin masyarakat Kalimantan Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, terutama ketika menghadapi ancaman kabut asap yang dapat berdampak terhadap pernapasan,” ujarnya.
Arif menambahkan, keberadaan rumah sakit khusus paru diharapkan dapat memperkuat pelayanan pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan pemulihan pasien dengan gangguan pernapasan. Dengan fasilitas yang memadai, penanganan pasien diharapkan menjadi lebih terarah sesuai kebutuhan medis.
Selain pembangunan gedung, ia menekankan pentingnya dukungan tenaga dokter spesialis paru, peralatan medis, ketersediaan obat-obatan, serta sistem rujukan yang terintegrasi. Seluruh aspek tersebut perlu direncanakan agar fasilitas yang dibangun nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga mendorong koordinasi lintas pemerintah daerah dan instansi kesehatan untuk menentukan kebutuhan serta lokasi fasilitas tersebut. Perencanaan harus dilakukan berdasarkan data kesehatan dan evaluasi pelayanan yang sudah berjalan, sehingga pembangunan tidak sekadar menjadi proyek fisik.
Arif berharap, dorongan pembangunan rumah sakit khusus paru dapat menjadi perhatian serius pemerintah sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan di Kalteng. Menurutnya, kesiapan fasilitas kesehatan perlu berjalan seiring dengan upaya pencegahan karhutla dan pengendalian kabut asap agar masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih baik. (MARINI/H)
