BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sejumlah warga Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam) menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Pancasila, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terkait masih berlarut-larutnya kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kobar, Kamis, 15 Oktober 2026 pagi.
Salah satu peserta aksi yang juga merupakan Kepala Desa Riam Durian, Yusuf, mendesak pemerintah pusat mengerahkan water bombing untuk membantu penanganan karhutla di Kabupaten Kobar, Kalimantan Tengah.
Yusuf mengatakan, kebakaran telah berlangsung sekitar empat bulan. Selama periode tersebut, masyarakat, relawan, dan pemerintah daerah telah berupaya melakukan pemadaman, tetapi masih menghadapi kendala untuk menjangkau sejumlah titik api.
“Kami sudah berusaha menanggulangi masalah kebakaran ini. Kami sudah membentuk satgas, kami dengan pemerintah daerah berkoordinasi bagaimana menangani masalah ini, cuma saat ini yang perlu kita sekarang itu water bombing,” jelas Yusuf.
Menurutnya, upaya pemadaman melalui jalur darat semakin sulit dilakukan karena relawan tidak dapat menembus sejumlah lokasi kebakaran. Kondisi medan dan luasnya wilayah terdampak membuat penanganan membutuhkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat.
Yusuf mencontohkan kondisi di Jalan Kotawaringin Lama yang disebut sempat lumpuh akibat kebakaran. Situasi tersebut menunjukkan besarnya kendala yang dihadapi petugas dan relawan dalam menjangkau wilayah terdampak.
“Jalan Kotawaringin Lama bisa dibayangkan sampai lumpuh karena api. Nah, itu yang kami harapkan ada perhatian benar-benar lebih kepada kita karena kita pun bagian dari Negara Republik Indonesia,” jelas Yusuf.
Ia berharap pengerahan water bombing dapat menjadi salah satu langkah untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit ditangani melalui jalur darat. Menurutnya, masyarakat membutuhkan hasil nyata dari upaya penanganan agar kebakaran tidak terus berlanjut.
Menanggapi kendala jarak pandang yang disebut menjadi hambatan pelaksanaan water bombing, Yusuf berharap pemerintah dapat mempertimbangkan alternatif pengerahan kekuatan yang memungkinkan operasi pemadaman dilakukan.
Ia menyinggung informasi mengenai pembahasan penanganan karhutla bersama Presiden. Yusuf berharap dukungan dari unsur pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pengerahan pesawat militer, dapat dipertimbangkan sesuai kondisi teknis di lapangan.
“Kalau swasta ini kan tidak mampu dengan jarak pandang itu. Dengan mengerahkan upaya kekuatan, kami kira itu semua bisa. Mungkin dengan pesawat AU atau bagaimana, kami tidak tahu teknisnya. Yang kami harapkan dampaknya, mau sampai kapan kebakaran ini,” jelas Yusuf.
Yusuf menegaskan, aksi damai tersebut tidak dimaksudkan untuk menyalahkan pihak tertentu. Ia menyebut penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama dan masyarakat desa hanya ingin menyampaikan kondisi yang mereka hadapi kepada pemerintah pusat.
“Kami tidak menyudutkan pemerintah apa pun. Kami hanya ingin diperhatikan. Kami ini menyuarakan dengan hati, tidak ada embel-embel. Yang kami ingin itu hanya ingin diakui bahwa negara hadir,” jekas Yusuf. (WAHYU KRIDA/y)
