BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kepala Desa Riam Durian, Yusuf, menyampaikan keresahan masyarakat desa yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah.
Melalui aksi damai, yang digelar di kawasan Bundaran Pancasila, Kamis, 15 Oktober 2026 ia mewakili warga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi masyarakat yang aktivitas pendidikan dan perekonomiannya terganggu.
Yusuf menjelaskan, aksi tersebut menjadi sarana bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Ia menegaskan, warga tidak bermaksud menyudutkan pemerintah, tetapi ingin kondisi yang mereka alami mendapat perhatian lebih luas.
“Kami hadir ke sini ingin menyuarakan hati kami. Kami aksi damai ingin menyuarakan bahwa kami ini tidak baik-baik saja di pinggiran desa. Ini suara kecil dari desa-desa, dari masyarakat kecil yang ekonominya saat ini terganggu juga dengan adanya asap,” jelas Yusuf.
Menurutnya, dampak kabut asap telah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu persoalan yang disorot adalah terganggunya kegiatan pendidikan karena sekolah-sekolah diliburkan akibat kondisi asap.
“Kami semua sekolah diliburkan, ekonomi terguncang dengan adanya kayak gini,” katanya.
Selain dampak terhadap pendidikan dan ekonomi, Yusuf menyoroti perjuangan relawan yang bekerja siang dan malam untuk membantu memadamkan kebakaran. Namun, upaya tersebut masih menghadapi keterbatasan karena sejumlah titik api sulit dijangkau melalui jalur darat.
Ia mengatakan, masyarakat bersama pemerintah daerah telah berupaya menangani kebakaran, termasuk melalui koordinasi dan pembentukan satuan tugas. Meski demikian, Yusuf menilai penanganan di lapangan masih membutuhkan dukungan yang lebih besar, khususnya pengerahan water bombing.
Yusuf juga menegaskan bahwa tanggung jawab penanganan karhutla tidak semestinya dibebankan kepada satu pihak saja. Menurutnya, seluruh unsur perlu bekerja sama agar kebakaran dapat dikendalikan dan dampaknya terhadap masyarakat segera berkurang.
“Kalau disebut bertanggung jawab, ini tanggung jawab kita semua. Kami sudah berusaha menanggulangi masalah kebakaran ini. Kami sudah membentuk satgas,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat mendengar aspirasi warga yang tinggal di wilayah pinggiran dan desa-desa terdampak. Kehadiran pemerintah, menurutnya, perlu diwujudkan melalui dukungan yang dapat membantu masyarakat menghadapi kebakaran dan kabut asap.
Yusuf menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan melalui kunjungan pemerintah pusat ke wilayah tersebut. Ia berharap kesempatan itu dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi sebenarnya yang mereka alami selama kebakaran berlangsung.
“Kami berterima kasih dengan kehadirannya Bapak Menko ke sini. Kami cinta ke negeri ini, kami tidak anarkis. Kami hanya menyampaikan keluh kesah dari masyarakat kecil yang ingin didengar oleh Jakarta,” ujarnya.
Ia kembali menekankan bahwa aksi damai tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan penanganan karhutla dilakukan dengan serius. Yusuf berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kesulitan warga desa, termasuk melalui langkah pemadaman yang efektif.
“Kami adalah warga negara Republik Indonesia. Ini adalah hati kami dari pinggiran desa yang ingin diutarakan kepada Bapak Presiden,” pungkasnya. (WAHYU KRIDA/y)
