BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya Hatir Sata Tarigan meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap dampak kabut asap yang masih dirasakan masyarakat, termasuk melalui dukungan bantuan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Hatir, dampak kabut asap tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.
Karena itu, ia menilai penanganan karhutla membutuhkan dukungan lintas pemerintahan, mulai dari pemerintah kota, provinsi, hingga pusat.
“Pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih terhadap kondisi yang dialami masyarakat Palangka Raya akibat kabut asap. Ini bukan hanya persoalan daerah, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat,” kata Hatir, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Ia mengatakan pemerintah daerah membutuhkan dukungan untuk memperkuat pencegahan dan pemadaman karhutla, penyediaan peralatan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
Hatir berharap bantuan dari pemerintah pusat dapat diberikan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat dampak dan kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota juga perlu diperkuat agar respons terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.
Selain penanganan api, perlindungan kesehatan masyarakat dinilai harus menjadi bagian penting dalam penanganan kabut asap.
“Penyediaan layanan kesehatan, bantuan bagi warga terdampak, serta langkah pencegahan kebakaran perlu didukung dengan perencanaan dan anggaran yang memadai,” ujarnya.
Hatir juga berharap dukungan tidak hanya diberikan ketika kabut asap sudah meluas, tetapi diperkuat sejak tahap pencegahan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko kebakaran berulang dan menekan dampaknya terhadap masyarakat. (MARINI/j)
