BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya Jati Asmoro mendorong pemerintah daerah memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dipersiapkan secara matang.
Menurutnya, DPRD berkepentingan memastikan program tersebut dapat berjalan merata dan manfaat pemenuhan gizi benar-benar menjangkau masyarakat, termasuk di wilayah dengan keterbatasan akses dan fasilitas.
Jati menilai pelaksanaan MBG di wilayah 3T memiliki tantangan lebih besar, terutama terkait sarana pendukung, distribusi bahan pangan, dan akses transportasi.
Karena itu, ia meminta pemerintah memetakan kebutuhan setiap wilayah sebelum program dijalankan.
“Pemerintah perlu menyiapkan berbagai kebutuhan agar pelaksanaan program MBG di wilayah 3T dapat berjalan optimal,” kata Jati, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Ia mengatakan DPRD akan mendorong koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Perencanaan juga perlu memperhitungkan ketersediaan bahan pangan lokal, kemampuan distribusi, dan jarak menuju penerima manfaat.
Selain aspek distribusi, Jati mengingatkan kualitas makanan dan pemenuhan standar gizi harus tetap menjadi perhatian utama.
Menurutnya, program MBG tidak cukup hanya memastikan makanan sampai kepada penerima, tetapi juga harus menjamin makanan aman, layak, dan sesuai kebutuhan gizi.
DPRD, lanjutnya, juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program agar distribusi tepat sasaran dan berbagai kendala dapat segera dievaluasi.
Pengawasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ya, kami berharap seluruh persiapan dilakukan secara terencana sehingga program MBG dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi,” ujarnya. (MARINI/j)
