BORNEONEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah atau Kalteng, H Agustiar Sabran menegaskan penyaluran bantuan pemerintah harus tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penegasan itu disampaikan saat kegiatan penyerahan bantuan kepada jemaat gereja lintas denominasi di GPIB Ebenhaezer Palangka Raya pada Minggu, 18 Oktober 2026.
"Saya mengingatkan agar masyarakat yang sudah berkecukupan tidak mengambil kesempatan untuk menerima bantuan yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu," kata Agustiar.
Ia mencontohkan kepemilikan kendaraan mewah sebagai salah satu hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam menilai kelayakan penerima bantuan.
Menurutnya, bantuan pemerintah harus diprioritaskan bagi masyarakat yang memang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam kesempatan tersebut, Agustiar juga menyoroti kondisi penjaga rumah ibadah, baik gereja maupun masjid, yang sebagian di antaranya belum memperoleh gaji, honorarium, atau insentif tetap.
"Perhatian terhadap kelompok ini menjadi salah satu alasan pemerintah menghadirkan bantuan bagi para pekerja keagamaan," tuturnya lagi.
Agustiar menilai para penjaga rumah ibadah memiliki peran dalam mendukung kegiatan keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kondisi kesejahteraan mereka perlu mendapat perhatian.
Selain penjaga gereja, bantuan juga diarahkan kepada kelompok lain yang memenuhi persyaratan, termasuk pekerja keagamaan dan tenaga pengajar Sekolah Minggu.
Gubernur meminta agar informasi mengenai masyarakat yang belum menerima bantuan disampaikan kepada pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia juga mengajak perwakilan kelompok penerima untuk menyampaikan aspirasi secara langsung agar pemerintah memperoleh gambaran mengenai kebutuhan mereka.
Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalteng memperluas jangkauan program kesejahteraan masyarakat, termasuk kepada kelompok pekerja keagamaan yang selama ini mungkin belum terjangkau bantuan pemerintah.
Pemerintah berharap penyaluran bantuan dapat dilakukan secara adil, berdasarkan kondisi ekonomi dan kelayakan penerima, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. (TESTI PRISCILLA/H)
