BORNEONEWS, Pulang Pisau – Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) bersama Lembaga Perempuan Dayak Kabupaten Pulang Pisau menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Posko Relawan Indonesia Bangkit, Selasa, 20 Oktober 2026.
Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua LPDN, Nyelong Inga Simon bersama Ketua Lembaga Perempuan Dayak Kabupaten Pulang Pisau, Andriani, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang telah berbulan-bulan menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
Bantuan yang disalurkan berupa mi instan, air mineral, biskuit, serta masker untuk anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia (lansia).
Nyelong mengatakan, kondisi karhutla yang berlangsung hampir empat bulan menjadi perhatian serius LPDN. Sebagai lembaga yang memiliki visi dan misi kepedulian terhadap masyarakat, pihaknya merasa terpanggil untuk turut bergerak membantu warga terdampak.
"Hampir empat bulan kita mengalami kondisi seperti ini. Tentu Lembaga Perempuan Dayak Nasional sebagai lembaga yang peduli terhadap masyarakat harus mengambil bagian dan bergerak. Hari ini kami menyerahkan bantuan melalui posko yang telah dibentuk teman-teman relawan di sini," katanya.
Bantuan tersebut merupakan hasil kepedulian dan gotong royong pengurus LPDN bersama jejaring yang dimiliki, bukan berasal dari sponsor tertentu.
"Ini dari kami untuk kita semua. Inilah bentuk kepedulian yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan semakin banyak pihak yang ikut bergerak, karena kita tidak bisa hanya berserah kepada pemerintah," ujarnya.
Selain menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, Nyelong menyoroti persoalan krisis air bersih yang mulai dirasakan masyarakat akibat kemarau panjang dan karhutla.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi prioritas penanganan pascakarhutla, terutama bagi keluarga yang kesulitan memperoleh sumber air.
LPDN bahkan tengah menyiapkan usulan melalui jejaringnya kepada Bank Indonesia terkait dukungan penyediaan sarana air bersih, termasuk peningkatan kapasitas daya listrik rumah tangga yang membutuhkan pompa air.
"Saya memprioritaskan persoalan air. Hari ini air sudah sangat terbatas, selain pangan yang tidak berproduksi. Karena itu, LPDN sedang mendata keluarga terdampak karhutla yang mengalami krisis air, termasuk melihat kapasitas listrik rumah mereka," jelasnya.
Ia menilai rumah tangga dengan daya listrik 450 VA akan mengalami keterbatasan apabila harus mengoperasikan mesin pompa air. Karena itu, salah satu usulan yang disiapkan adalah peningkatan daya menjadi minimal 900 VA, disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan pemilik rumah.
Selain listrik, kebutuhan instalasi pipa dan kapasitas mesin pompa juga harus mempertimbangkan kondisi geografis masing-masing wilayah.
"Ini hal mendasar yang akan LPDN usulkan. Kami tidak ingin hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga memikirkan bagaimana masyarakat bisa kembali memperoleh akses air bersih," tegasnya.
Terkait jumlah keluarga yang akan diusulkan menerima dukungan tersebut, Nyelong menyebut proses pendataan masih berlangsung. Data yang diperoleh LPDN nantinya akan disinkronkan dengan pemerintah, termasuk Dinas Sosial dan data statistik, agar bantuan tepat sasaran.
LPDN juga menaruh perhatian terhadap pemulihan sektor pertanian setelah kebakaran, terutama kebutuhan benih padi dan hortikultura berkualitas bagi masyarakat serta peladang yang kehilangan sumber penghidupan.
Di sisi lain, Nyelong mengingatkan pentingnya perubahan pola pengelolaan lahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang.
Ia secara khusus menyoroti pengembangan perkebunan sawit yang dinilai harus memperhatikan tata kelola air, sistem drainase dan keberlanjutan lingkungan.
"Stop tanam sawit kalau tidak paham tentang perlakuan untuk sawit. Kita setuju sawit ada karena menjadi sumber ekonomi rakyat. Tetapi kalau tidak memahami pola tumpang sari atau bentuk drainasenya, stop," tegasnya.
Menurutnya, pengelolaan perkebunan perlu memperhatikan keseimbangan lingkungan, termasuk mengombinasikan tanaman sawit dengan tanaman produktif lainnya seperti karet, cempedak maupun tanaman buah lokal.
Ia juga menilai aktivitas korporasi perkebunan berskala besar yang berkontribusi terhadap kekeringan harus mendapat perhatian dan konsekuensi sesuai ketentuan hukum.
LPDN akan terus membangun kerja sama dengan pemerintah, jejaring organisasi nonpemerintah (NGO), individu hingga mitra internasional untuk mendukung penanganan dampak karhutla dan pemulihan masyarakat.
"LPDN tidak berjalan sendiri. Kami bermitra dengan pemerintah, individu, jejaring NGO, dan sesama pengurus. Dengan kekuatan yang ada, kita bisa lebih mudah memobilisasi bantuan seperti hari ini," pungkasnya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh Relawan Indonesia Bangkit di Kabupaten Pulang Pisau yang selama ini terus bergerak membantu masyarakat dan berjibaku dalam penanganan dampak karhutla. (RETHA)
