BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Nasution Hamka meminta Presiden RI Joko Widodo agar menyelamatkan sumberdaya alam (SDA) di Kalteng.
Permintaan ini disampaikan saat Presiden menerima Pengurus Pusat dan Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (5/4/2018) lalu.
Plt Ketum BPD Hipmi Kalimantan Tengah (Kalteng) Rahmat Nasution Hamka menjadi salah satu tamu yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Hamka yang juga anggota Komisi IV DPR pada kesempatan itu justru lebih menitikberatkan usulannya kepada penyelamatan sumber daya alam (SDA) Kalteng daripada keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur yang banyak diusulkan rekannya dari daerah lain.
"Pada kesempatan itu saya menyampaikan bahwa mohon dukungan pemerintah pusat dalam penyelamatan SDA Kalteng. Contoh seperti yang sekarang dilakukan pak Gubernur yaitu berhadapan dengan PKP2B PT AKT yang mengeruk batu bara di Barito," kata Hamka kepada Borneonews, Jumat (13/4/2018).
--page
Selain itu, lanjut Hamka yang Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Kalteng ini juga menyampaikan kegelisahannya tentang kawasan hutan yang harusnya dalam penguasaan negara.
"Hutan yang harusnya dalam penguasaan negara tapi ada keterlanjuran ditanami sawit oleh banyak PBS, dan hampir jutaan hektar, itu hanya yang ada di Kalteng. Hal ini harus ada solusi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Yang sekarang ini masyarakat Kalteng kurang dapat secara adil dan merata merasakan keberadaan PBS ini," tutur Politisi PDI Perjuangan ini.
Hamka dalam kesempatan itu juga menyarankan agar diberlakukan pemberhentian pelepasan kawasan hutan jadi APL, tapi kawasan yang terlanjur ditanami sawit yang status kawasannya sekarang hutan karena masa transisi aturan pergeseran kewenangan daerah dan pusat, maka disarankan menggunakan sistem sewa lahan saja kepada negara dengan penyelesaian non litigasi.
"Kalau sewa lahan ini bisa dijalankan dengan metode land amnesty maka negara akan dapat ratusan triliun. Untuk Kalteng saja bisa puluhan triliun. Bila ini dibuat porsi perimbangsn keuangan bagi daerah maka akan dapat meningkatkan APBD sangat besar," tutupnya. (TESTI PRISCILLA/B-5)
